OPINI -Akhirnya, setelah sekian lama dibahas oleh DPRD Propinsi Jawa Timur, maka pada 15 mei 2008 diketok dan ditanda tangani Peraturan Daerah (Perda) PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN oleh Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur.

Perda yang ditunggu-tunggu oleh pedagang Pasar tradisional ini merupakan Perda Inisiatif DPRD Jawa Timur yang menilai bahwa pertumbuhan Pasar Modern, mulai dari hypermarket, supermarket sampai minimarket mengalami peningkatan yang luar biasa. Bila dibiarkan akan mengancam keberadaan Pasar tradisional yang menjadi muara dari produk lokal. Selain pertumbuhan dan pengembangan Pasar Tradisional belum terlihat sepenuhnya di dorong oleh Pemerintah Daerah. Walaupun bukan berarti Perda ini mengekang pengembangan Pasar modern, namun bagaimana menata Pasar Modern, sementara Pasar tradisional dilindungi dan diberdayakan.

Sebetulnya kewenangan perijinan soal Pasar ini ada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah propinsi hanya bertugas pembinaan dan pengawasan, sesuai dengan pasal 15 Perpres No 112 tahun 2007. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat DPRD Jawa Timur untuk mewujudkan Perda ini. Dasarnya antara lain, walaupun sudah ada Peraturan Presiden No 112 tahun 2007. Namun bila diteliti lebih jauh, dalam Perpres tersebut lebih banyak mengatur keberadaan Pasar Modern dan hanya secara normatif menyinggung Pasar Tradisional.

Dalam beberapa kali pertemuan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, hampir seluruh kabupaten/kota menghendaki adanya Perda Propinsi tentang Pasar Tradisional dan Pasar modern ini, sebagai payung hukum bagi kabupaten/kota. Hal ini tidak terlepas dengan fakta di lapangan masih sulitnya pemerintah kabupaten/kota mengontrol dan mengendalikan pengembangan pasar modern. Sebagai contoh, pejabat pemberi ijin di kabupaten tidak tahu bahwa beberapa toko yang meminta ijin membuka tokonya dengan berbagai nama badan usaha, setelah terwujud ternyata yang muncul toko dari kelompok Indomart atau Alfamart. Demikian pula dengan berapa jumlah toko yang ideal dalam sebuah kawasan. Hal-hal yang lebih detail, sebagai rambu-rambu bagi pemerintah kabupaten/kota inilah yang dibuat dalam Perda propinsi, dengan tetap mengacu pada perundangan yang lebih tinggi yaitu selain Perpres No 112 tahun 2007, juga Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomer : 107/MPP/Kep/2/1998 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha pasar modern dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomer : 420/MPP/Kep/10/1997 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan.

Intisari dari Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar modern yang berisi delapan Bab dan enambelas pasal ini, terletak pada adanya Bab khusus yang memuat pasal-pasal tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Substansinya adalah memberi rincian dan rambu yang lebih detail soal perlindungan dan pemberdayaan itu bentuknya seperti apa.

Setelah diterbitkannya Perda ini nantinya akan diikuti dengan Peraturan Gubernur dan diharapkan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur segera menindak lanjuti. Agar perda ini menjadi regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku pasar Tradisional.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR…. TAHUN 2008

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN PASAR MODERN
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat ;

b. bahwa kebijakan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil ;

c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan ;

d. bahwa agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pasar modern, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional serta penataan pasar modern ;

e. bahwa diperlukan pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi ;

f. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu mengatur Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724) ;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725) ;

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4739) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyararatan Di Bidang Penanaman Modal ;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

20. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 ahun 1997, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

21. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) ;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 3 Seri E ) ;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 seri E) ;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.

3. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – menawar.

4. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

5. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.

6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

7. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.

8. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya

9. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari- hari.

10. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan bahan pokok.

11. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.

12. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.

13. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.

14. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

16. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran

17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan)

18. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

19. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

20. Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

21. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

22. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat .

23. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

24. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.

25. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

26. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

27. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a. Kemanusiaan ;
b. Keadilan ;
c. Kasamaan kedudukan ;
d. Kemitraan ;
e. Ketertiban dan kepastian hukum ;
f. Kelestarian lingkungan ;
g. Kejujuran usaha ;
h. Persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisonal dan penataan pasar modern, bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.

b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.

d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.

e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern.

f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan

BAB III
PENGGOLONGAN PASAR

<p align=”center”Bagian Pertama
Pasar Tradisional

Pasal 4

(1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, berikut :

a. Pasar lingkungan ;
b. Pasar Desa ;
c. Pasar tradisional kota ;
d. Pasar Khusus ;
e. Pasar tradisional lainnya.

(2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua
Pasar Modern

Pasal 5

(1) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti: minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.

(2) Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:

a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² ( Empat Ratus Meter Persegi ) ;

b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² ( Lima Ribu Meter Persegi ) ;

c. Hypermarketr adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² ( Lima Ribu Meter Persegi ) ;

d. Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m² ( Empat Ratus Meter Persegi ) ;

e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² ( Lima Ribu Meter Persegi ).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut :

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ;

b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen ;

c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN PASAR MODERN

Bagian Pertama
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 6

(1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

(2) Penyelengaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, Usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan toko modern ;

b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman ;

c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan ;

d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar ;

e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami ;

f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya ;

g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar ;

h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

(3) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.

(4) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

(5) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:

a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional

b. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan

c. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya

d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

(6) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

a. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya ;

b. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya ;

c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya ;

d. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya ;

e. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang ;

f. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.

(7) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

(8) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, Pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional

Bagian Kedua
Penataan Pasar Modern

Pasal 7

(1) Lokasi pendirian pasar modern dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk pengaturan zonasinya.

(2) Penyelengaraan dan pendirian pasar modern dan toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan ;

b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradicional ;

c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, hygienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman ;

d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan

e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan ;

f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern.

Pasal 8

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan alteri atau kolektor primer atau arteri skunder.

(2) Hypermarket, pusat perbelanjaan dan jenis pasar modern besar lainnya :

a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor ;

b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan ;

c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan ;

d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan keberadaan pasar modern.

Pasal 9

(1) Perencanaan pembangunan pasar modern dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya., untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.

(2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern atau toko modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota.

(3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern atau toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 11

(1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pasar modern dan toko modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

(2) Izin usaha pasar tradisional, pasar modern dan toko modern harus dilengkapi:

a. studi kelayakan sosial ekonomi dalam proses pendiriannya ;

b. analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) sosial ekonomi (Sosek) terutama kajian aspek sosial budaya, pola kemitraan dengan pedagang kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional ;

c. Skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional ;

d. Surat izin usaha/peruntukan lahan.

(3) Sebelum dikeluarkan izin untuk pasar modern dan toko modern, Bupati/Walikota menghimpun dan memperhatikan masukan dari Kamar Dagang dan Industri Daerah, asosiasi, anggota masyarakat, pedagang kecil, menengah dan koperasi.

(4) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati / Walikota dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan.

(5) Selain syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap penyelenggaraan usaha pasar harus dilengkapi izin operasional lain yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggara usaha pasar modern dan pasar tradisional mempunyai kewajiban :

a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket) ;

b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;

c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen ;

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha ;

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha ;

f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya ;

g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya ;

h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen ;

i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah ;

j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan ;

k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha ;

l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah ;

m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian kedua
Larangan

Pasal 13

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli ;

b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat ;

c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan ;

d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa ;

e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati / Walikota ;

f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 14

Pemerintah Provinsi dapat merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Mei 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

H. IMAM UTOMO. S

(Penulis, Ir Sjamsul Huda, anggota Komisi B DPRD Jatim dari FPAN).