Harian Surya -Pedagang beras mengeluhkan sulitnya pencairan dana bergulir untuk pembelian gabah petani tahun 2007 dari Bank Jatim. Menurut Mohammad Nurrahman, Sekretaris Persatuan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras (Perpadi) Jawa Timur, seharusnya sifat dana bergulir itu merupakan kredit program, sehingga Bank Jatim tidak perlu menerapkan persyaratan seketat proses kredit biasa. Apalagi tingkat pengembalian dari pedagang mencapai 100 persen setiap tahun.

“Kami berharap Bank Jatim tidak lagi mempersulit pencairan dana untuk pedagang beras. Setidaknya bulan Maret ini bisa disalurkan kepada pedagang yang sudah terseleksi,” kata Nurrahman, kepada akhir pekan lalu.

Menurut Nurrahman, program ini dimaksudkan untuk menjaga agar harga jual gabah hasil panen petani tidak jatuh. Sehingga bagi pedagang yang mendapatkan dana bergulir ini mempunyai kewajiban membeli gabah petani dengan harga minimal sesuai HPP (Harga Pokok Pembelian) yang ditetapkan pemerintah.

Umumnya, tambah Nurrahman, setiap pedagang mendapatkan dana bergulir berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta. Dana tersebut harus dikembalikan pedagang pada akhir tahun kepada pemerintah melalui perbankan yang ditunjuk. “Jadi dana itu sifatnya dipinjamkan dengan bunga sekitar 6 persen. Diharapkan dalam waktu 10 bulan, dana itu bisa digunakan membeli gabah petani saat panen raya,” tukas Nurrahman.

Sementara Sjamsul Huda, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Bidang Perekonomian, menyesalkan seretnya pencairan dana dari Bank Jatim. “Pedagang beras banyak mengeluh kepada kami akibat kesulitan mendapatkan dana di Bank Jatim,” katanya.

Menurut Sjamsul, dana bergulir tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I Jatim yang dianggarkan setiap tahun. Untuk 2007, nilai anggaran penggilingan sebesar Rp 43 miliar, sedang dana dari APBN sebesar Rp 54 miliar. “Tapi dana dari APBN biasanya baru cair pada April nanti. Sedang dari APBD Jatim setahu saya sudah cair,” ucap Sjamsul.

Rp 97 M Masih Ngendon

Sementara itu Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim berupaya mencairkan seluruh dana bergulir baik dari APBN dan APBD Jatim kepada 372 perusahaan penggilingan padi mulai akhir Maret ini. BKP Jatim mengungkapkan, total dana bergulir yang dianggarkan untuk penggilingan di Jatim sebesar Rp 97 miliar, terdiri atas Rp 54 miliar dari APBN dan Rp 43 miliar dari APBD Jatim.

Kita (BKP, penggilingan, Bank Jatim dan Pemprov -Red) sudah beberapa kali koordinasi, semoga akhir bulan Maret bisa dicairkan,” kata Tajuddin Nur, Kepala BKP Jatim, kepada Surya, akhir pekan lalu.

Dana bergulir itu akan disalurkan dalam bentuk pinjaman melalui Bank Jatim sebagai bank pelaksana, dengan bunga enam persen per tahun. Pinjaman dengan bunga rendah itu merupakan insentif pemerintah pusat dan provinsi Jatim, untuk modal bagi perusahaan penggilingan padi sebagai lembaga pembeli gabah.

Hingga saat ini dari seluruh dana yang disiapkan, Bank Jatim baru mencairkan sekitar Rp 1 miliar. Sementara total dana bergulir sekitar Rp 300 miliar yang disalurkan Bank Jatim dari dinas teknis lain di lingkungan pemprov Jatim telah tersalurkan dengan lancar.

Pemimpin Sub Divisi Kredit Program Bank Jatim, A Dharma Setyawan mengakui, tersendatnya pencairan dana itu disebabkan tidak lengkapnya persyaratan agunan kredit oleh sebagian besar perusahaan penggilingan. “Dana bergulir akan dicairkan setelah seluruh prosedur permohonan kredit dari kelengkapan berkas, survei, penilaian agunan dilalui, serta diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) dari BKP Jatim kepada Bank Jatim,” ujar Dharma.

Meski pencairan dana bergulir terhambat, Tajuddin mengungkapkan, ketersediaan gabah di penggilingan bisa dipenuhi dengan modal sendiri. (*)