Opini -Pasar sebuah kebutuhan. Di sana setiap hari ada transaksi. Bahkan tak kecil nilainya. Maka, wajar bila bisnis ini senantiasa menarik perhatian, dan siapa pun tak kuasa menahan laju pertumbuhannya, khususnya pasar modern. Lalu, bagaimana dengan pasar tradisional. Di sini Saya Ir H Sjamsul Huda MM, berusaha memahaminya. Tulisan berikut ini juga pernah dimuat di Harian Surya, pada 16 April 2007

Dalam waktu dekat, DPRD Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengaturan Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Raperda ini menarik karena terkait isu persaingan usaha di kelas ritel. Konon pasar modern semacam mal, hypermarket, supermarket, swalayan, mini market dan sejenisnya menjadi ancaman mematikan bagi pasar tradisional.

Paling tidak itu bisa dilihat dari pertumbuhan pasar modern yang jauh melesat. Yang dulu dianggap elitis, kini digandrungi masyarakat dari berbagai struktur sosial. Sebaliknya, pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah (pemda) kian terpuruk lengkap dengan label kumuh, jorok, pengap, gedung tua, penuh preman, serta tidak didukung prasarana.

Tulisan ini sama sekali tidak mempertentangkan keduanya. Pasar tradisional maupun modern merupakan basis ekonomi dalam menggerakkan stagnasi ekonomi nasional. Keduanya memiliki peran strategis dalam menggerakkan sektor real. Masyarakat diuntungkan oleh keduanya. Jika kemudian pasar tradisional tertinggal, bukan berarti menjadi alat yang sah untuk menumbangkannya dengan memperlonggar kontrol izin pendirian pasar modern.

Apapun namanya, pasar tradisional telah hidup dan memberi kehidupan berabad-abad lamanya. Pasar krempyeng maupun pracangan terbukti memberikan roh ekonomi. Di sisi lain, sektor ini menjadi harapan besar memecah kebekuan ekonomi. Karena itu, tidak patut bila pasar tradisional yang umumnya dikelola pemerintah kota/kabupaten justru mengalami kesakitan oleh kebijakan pemerintah setempat.

Hingga Oktober 2005, data AC Nielsen menyebutkan, gencarnya pemberian izin mendirikan pasar modern oleh pemda menyebabkan perkembangan pasar tradisional minus delapan persen per tahun. Sebaliknya, pasar modern mengalami pelonjakan pertumbuhan hingga 31,4 persen per tahun.

Di Jakarta, PD Pasar Jaya menyebutkan pertumbuhan pasar tradisional empat kali lipat pasar modern (21,76 persen) pada tahun 1985. Sepuluh tahun kemudian, pertumbuhan pasar modern menjadi 62,25 persen, sedangkan pasar tradisional 37,75 persen. Di Surabaya, berdasarkan laporan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dari 81 unit pasar yang dimiliki Pemkot Surabaya, hanya sepertiga yang mampu bertahan menghadapi ekspansi pasar modern.

Buah Kebijakan

Pertumbuhan pasar memang melesat. Dengan didukung permodalan dari sindikasi perbankan, jaringan distribusi, kualitas produk terjamin, dan manajemen tangguh, pasar modern menjadi belantara bagi pasar tradisional.

Wajar bila pasar tradisional menemui kematiannya ketika dihadapkan dengan pasar modern. Pasar Turi merupakan salah satu contoh kemeranaan pasar tradisional di Surabaya. Pasar yang dulu didesain sebagai pusat perbelanjaan terlengkap dan terbesar di Indonesia Timur, kini berangsur-angsur ditinggalkan.

Mulai berkurangnya pembeli di pasar yang menjadi ikon Surabaya ini bukan karena pengelolanya tidak cakap mengurus pasar. Meski manajemennya dipisahkan dari PD Pasar Surya, namun pedagang mengalami kelesuan omzet ketika pemerintah setempat enggan menghentikan ekspansi pasar modern.

Bayang-bayang menuju kematian sulit dihalau ketika pemerintah mengizinkan pendirian Pusat Grosir Surabaya (PGS) yang letaknya tidak sampai 100 meter dari Pasar Turi.

Sebelumnya perdagangan ritel Pasar Turi disaingi pedagang besar di Pertokoan Sinar Galaxi yang ada di depannya. Persaingan makin berat ketika pemerintah membolehkan Ramayana memperluas usahanya di lahan belakang Pasar Turi. Di sebelah selatan, berdiri pula pertokoan ritel kelas besar.

Para pelaku usaha ritel yang ‘mengepung’ Pasar Turi tidak salah mengembangkan usahanya. Demikian pula pengelola Royal Plaza tidak patut disalahkan bila ekspansi usahanya bisa mematikan pedagang di pasar Wonokromo yang juga harus bersaing dengan pedagang di Darmo Trade Centre yang berada di lantai atas Pasar Wonokromo.

Pemerintah Kota Surabaya juga tidak mau disalahkan ketika memberikan izin pasar modern. Selain mengisi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah dari pemberian izin tersebut, kota diuntungkan adanya investasi dan terserapnya tenaga kerja.

Pemerintah bukannya tidak peduli nasib pedagang di pasar tradisional. Buktinya, sejumlah pasar diremajakan sebagai upaya menjadikan pasar tradisional terasa nyaman.

Selain Pasar Wonokromo, peremajaan dilakukan di Pasar Tambahrejo. Konsep keduanya sama, yakni memadukan pasar modern dengan tradisional. Persoalannya, pedagang bukan mendapat untung dari berkah revitalisasi, melainkan menjadi buntung sebagaimana dilaporkan APPSI Surabaya.

Kasus-kasus di atas (belum termasuk mini market yang berhadapan langsung dengan toko kecil maupun pracangan di kampung-kampung) menunjukkan, pertama, pasar modern telah mendominasi pasar tradisional dalam penguasaan usaha ritel. Kedua, tumbuh pesatnya pasar modern merupakan buah tidak terkontrolnya perizinan oleh pemerintah daerah. Ketiga, ekspansi pasar modern akan mematikan pasar tradisional jika tidak diatur dalam peraturan tata ruang dan kewilayahan, tata niaga, dan penegakan hukum perizinan.  

Payung Hukum

Berdasarkan konstitusi yang ada, pemda memegang peranan penting dan strategis dalam dunia usaha termasuk pasar. Ini tecermin dan UU nomor 32 Tahun 2004. Jika sebelumnya instrumen perizinan pasar modern di pemerintah pusat, kini kewenangannya berada di pemda. Begitu pula amanat Keppres nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, seperti dikemukakan Ketua KPPU Surabaya, A Junaidi SH MH LLM, pemda menjadi penjamin kesempatan berusaha yang sama, baik pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil.

Peran strategis tersebut melalui perizinan, yakni izin lokasi maupun izin usaha. Izin lokasi, misalnya, bisa menjadi alat kontrol bagi pemerintah kota/kabupaten untuk mengatur lokasi pasar modern dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Namun, peran tersebut tampaknya tidak diberlakukan optimal. Ada kecenderungan menisbikan norma hukum positif. Ini bukan tanpa sebab. Term formalitas menjadi pilihan birokrasi karena adanya kelemahan/kekosongan hukum. Ini pula yang dibidik pelaku usaha, yakni masih lemahnya peraturan bahkan tidak memiliki instrumen hukum yang mengatur pasar tradisional dana pasar modern.

Pengaturan tersebut bukannya tidak ada. SK Menperindag Nomor 420/MPP/10/1997 dengan jelas mengatur, pertama, luas pasar modern minimal 2000 meter persegi. Kedua, lokasi pasar harus berada di lingkungan dengan lebar jalan raya minimal 12 meter dan jarak dari persimpangan sedikitnya 200 meter serta tersedianya sarana parkir resmi yang memadai. Ketiga, mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional, pedagang kecil, dan koperasi.

Kelemahan dan kekosongan hukum kewilayahan itulah yang segera diisi Raperda Pengaturan Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang kini berada di meja komisi B DPRD Jatim. Melindungi eksistensi pasar tradisional bukanlah menyumbat investasi mengingat efek ekonomi dan sosialnya yang dahsyat.

Harus diakui, pasar tradisional masih merupakan satu-satunya jalur distribusi bagi produk-produk daerah yang umumnya dihasilkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Jika pasar tradisional dibiarkan bertarung tanpa wasit dan menemui ajal di tangan pelaku usaha pasar modern, berarti ringkih pula UKM. Selanjutnya tinggal menunggu kematiannya. Nasib sama juga berlaku di sektor informal yang menggantungkan hidup di pasar tradisional.

Ini berarti ledakan pengangguran. Jumlah tersebut belum ditambah ter-PHK-nya pekerja di toko pasar tradisional. Begitu pula beban ekonomi dan sosial yang kian berat di pundak para pedagang.

Yang urgen lainnya, pengawasan dan pengaturan pasar modern untuk menjamin tersedianya akses pasar bagi UKM, melindungi pelaku usaha pemasok dari berbagai daerah yang pada umumnya UKM dari eksploitasi pasar modern. Di samping menjamin kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Muaranya tiada lain pada persaingan usaha yang sehat sebagimana diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (*)