Opini -Pasar Turi salah satu ikon Surabaya. Kota perdagangan. Memiliki kemandirian yang demikian kuat, meski lahir sebagai pasar tradisional. Bahkan keberadaanhya tak terkalahkan oleh pasar modern disekitarnya. Namun itu dulu. Kini pasar itu tak berdaya lagi, setelah api menghancurkannya di penghujung Juli 2007. Berikut ini Saya Ir H Sjamsul Huda MM, menuangkan keprihatinan itu, sebagaimana dimuat Harian Surya pada 3 Agustus 2007.

Tiga hari sepulang dari kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, saya mendengar Pasar Turi terbakar. Di samping mengejutkan, kabar ini memprihatinkan. Pasar legendaris itu bukan sekadar pusat grosir terbesar di Indonesia bagian timur, melainkan juga pusat terminal distribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pasar Turi juga sebagai contoh pasar tradisional yang mandiri. Kendati ditekan dan dikepung pasar modern, Pasar Turi bisa eksis bahkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Surabaya sebesar Rp.9 miliar per tahun.

Keunggulan itu belum tentu dimiliki pasar-pasar tradisional lain di Surabaya maupun kota-kota lainnya di Jawa Timur. Tak sedikit pasar tradisional yang kehabisan nafas ketika disandingkan dengan pasar modern, meskipun pasar tersebut telah diremajakan pemerintah daerah setempat.

DPRD Jatim tidak ingin “konflik” dingin itu kemudian menjadi laten. Apalagi berubah ke horizontal.

Karena itu, persoalan pertarungan antara pasar tradisional dengan pasar modern menjadi perhatian serius dewan. Selain mendorong kearah legislasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial ekonomi, juga mencari format simbiosis mutualisme. Prinsip dewan menangani masalah ini ialah bagaimana pemerintah memberi manfaat kepada rakyat.

Komisi B DPRD Jatim belakangan aktif mencari berbagai masukan. Selain berdialog dengan elemen-elemen pedagang di pasar tradisional dan penanam modal juga studi banding di dalam negeri dan luar negeri.

Kelak, legislasi yang dihasilkan bukan sekedar wacana memproteksi pedagang pasar tradisional, melainkan juga mengayomi para penanam modal serta mengarahkan pada kultur ekonomi yang sehat. Dengan demikian, pertumbuhan industri kecil dan menengah, tidak terkecuali skala mikro, berlangsung dinamis dan signifikan. Ini berarti peluang terjadinya percepatan sektor riil sebagai basis ekonomi rakyat mengatasi kemiskinan menjadi besar dan nyata..

Pemerintahan Bermanfaat

Pertarungan dingin dan laten antara pedagang di pasar tradisional dengan penanam modal yang membangun pasar modern tidak pernah terjadi di provinsi dan kota-kota di Jepang. Di negeri Sakura tersebut tidak ada lagi musim pembangunan yang menyedot partisipasi masyarakat. Yang ada iklim menyejahterakan warganya, khususnya mereka yang dinilai berjasa meletakkan pondasi tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Ditemani dua pejabat Dinas Industri dan Perdagangan Tokyo Metropolitan Government, Mr Ishino dan Mr Kanno, saya banyak memperoleh pelajaran terintegrasinya pedagang di pasar tradisional dan pasar modern. Saya leluasa mempelajari terbangunnya dua hubungan yang memiliki corak dan budaya yang berbeda itu.

Hubungan yang terbangun dalam pusat-pusat pertokoan atau Shotengai (baca, shoting-Gai /SG) tidak hanya melahirkan kemitraan yang saling menguntungkan tetapi juga menjamin transaksi yang berlangsung secara santun dan bermartabat.

Di dalam SG tidak hanya mengalir dua sekte ekonomi yang berbeda melainkan pula menciptakan lingkungan yang ramah dengan penduduk setempat.

Pasar SG yang kelahirannya difasilitasi pemerintah tidak hanya monopoli pemerintah daerah setempat. Semua level pemerintahan dari provinsi hingga kecamatan aktif memproteksi keduanya. Hanya ada satu prinsip yang dilandasi ketika membangun SG,  prinsip tersebut adalah kerumunan orang merupakan opportunity.

Karena itu, SG yang dibangun di pusat-pusat keramaian orang, seperti stasiun, dilengkapi berbagai fasilitas sosial, misal kantor pos, kantor polisi dan lain-lain.

Antar-pedagang saling menghidupi, missal dalam penentuan tarif barang. Nyaris harga satu jenis barang antara stand satu dengan lainnya sama. Setiap pedagang memiliki kewajiban moral menghargai setiap produk. Mereka saling mendorong agar setiap produk yang diperdagangkan menjadi terkenal, selalu diingat dan menjadikan orang penasaran. Konsumen pun akhirnya nyaman dan menikmati berbelanja di SG.

Keterpaduan itu tidak hanya temui di Tokyo, tapi juga beberapa provinsi lainnya. Guna mendukung roda perekonomian daerah, khususnya sektor pasar yang diusahakan rakyat, pemerintah perfektur (provinsi) dan distrik-distriknya memberikan bantuan secara permanen.

Selain fasilitas, bantuan tersebut berbentuk subsidi kepada pedagang yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi pedagang SG. Untuk pasar SG yang baru berdiri, Pemerintahan Tokyo – termasuk 33 pemerintahan distriknya – memberikan subsidi sebesar 2/3 dari total biaya operasional. Sedangkan pada pasar yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, alokasi anggaran yang disediakan pemerintah sebagai bentuk bantuan usaha sebesar 4/5 dari total biaya operasional.

Di samping itu, pemerintah Provinsi Tokyo berikut pemerintah di 33 distriknya memiliki kebijakan khusus dalam membantu pengembangan usaha perpasaran. Anggaran bantuan yang dialokasikan untuk kepentingan tersebut sebesar 4/5 dari jumlah operasional. Total anggaran yang disediakan Pemerintahan Tokyo untuk pasar rakyat mencapai 2,5 miliar Yen setahun atau sebesar Rp 187,5 miliar.

Arrtinya, perhatian dan proteksi pemerintah kepada pedagang bukan menjadi satu-satunya kewajiban politik pemerintah distrik. Pemerintah provinsi secara permanen juga mengucurkan anggarannya. Otonomi daerah bukan merupakan persoalan kekuasaan yang tersekat-sekat dalam kiblat politik ketika berbicara kesejahteraan rakyat. Di sinilah diuji apakah sebuah pemerintahan itu bermanfaat bagi warganya atau tidak. Dan, negeri Matahari Terbit berhasil.

Berwajah Baru

Apakah nanti Pasar Turi berwajah baru merupakan implementasi dari komitmen kepada rakyatnya, bahwa pemerintah mampu menberikan manfaat? Apakah Pasar Turi hasil renovasi setelah terbakar pada 26 Juli 2007 lalu, merupakan komitmen  keterpaduan pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk menyejahterakan warganya ?

Sebelum dihanguskan si jago merah, kita tahu pasar yang menjadi maskot Surabaya dan Jawa Timur mendapat tekanan luar biasa dari pasar modern yang mengepungnya. Di depan ada pertokoan grosir yang diusahakan pemilik modal. Di belakang ada pasar modern yang berpraktek eceran. Di pojok depan ada pusat grosir yang baru dibangun.

Saya tidak ragu dengan janji Gubernur Imam Utomo yang dikemukakan di Rapat Paripurna DPRD Jatim belum lama ini. Ia berkomitmen pemerintah provinsi turut segera menormalisasikan denyut ekonomi di Pasar Turi. Ini berarti kondisi perekonomian Jatim tidak bertambah carut marut setelah persoalan Lumpur Lapindo tak segera kunjung selesai. Sebab, mayoritas puluhan ribu tenaga kerja formal dan informal di Pasar Turi yang kini terpangkas bukan warga kota Surabaya..

Gubernur mengaku bila dirinya telah di telepon Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dirinya diminta berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya segera membangkitkan Pasar Turi dari kehancurannya. Bahkan Wakil Presiden menawarkan BRI untuk mendampingi pedagang dalam merenovasi pasar. Tampaknya hal ini sesuai permintaan para pedagang ketika menyampaikan aspirasinya ke Komisi B DPRD Jatim, Selasa, 31 Juli 2007 lalu. Mereka menolak kehadiran investor yang akan membangun kembali Pasar Turi.

Kini saatnya pemerintah menunjukkan komitmen kepada warganya untuk meberikan manfaat. Segala potensi ekonomi yang ada untuk menampilkan Pasar Turi berwajah baru, hendaknya disatukan dalam keterpaduan berdasarkan satu prinsip, yakni membangkitkan sektor riil dari basis usaha kecil dan menengah.

Perhatian pemerintah tidak cukup pada mobilisasi penyamdang dana, melainkan juga pada pengalokasian anggaran kepada pedagang. Baik dalam bentuk pembangunan tempat penampungan di kawasan Pasar Turi juga pada operasional perdagangan. Sehingga Pasar Turi yang merupakan pasar tradusional berwajah modern nantinya bukanlah pasar kelas tiga dalam struktur ekonomi di kawasan Dupak.

Akan lebih baik lagi bila Pasar Turi berwajah baru menjadi proyek percontohan revitalisasi pasar-pasar tradisional. Apalagi pasar tersebut mendapat tekanan dari pasar modern artinya pemerintah tidak boleh lagi menyerahkan asetnya kepada investor untuk dibangun gedung baru menggantikan bangunan pasar yang kumuh. Di sisi lain, pemerintah mengharuskan pedagang mengganti biaya pembangunan gedung dengan nilai berlipat ganda tanpa membantu terwujudnya kuantitas dan kualitas transaksi perdagangan. (*)