Opini -Bagai cacing mendadak menggeliat kepanasan di jalan raya. Hal itu bisa terjadi di kehidupan masyarakat. Sebagaimana dialami komunitas pedagang pasar Turi. Tiba-tiba kedaulatan ekonominya terganggu. Semua Toko harus ludes terbakar, dan tak pernah diinginkan oleh siapapun pedagang disana. Demikian pula peternak ayam di Bali, juga harus terkapar setelah virus flu burung menelan korban jiwa. Kasus-kasus seperti ini sangat mengganggu pikiran Saya. Pikiran itu antara lain tertuangkan dalam bentuk tulisan, yang juga pernah dimuat di Harian Surya pada 04 September 2007.

Pekik kemerdekaan dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62, memang telah usai. Namun gemanya belum berakhir. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan itu, berbagai lapisan masyarakat ambil bagian dalam atraksi lomba dan hiburan. Ada yang menikmatinya, ada pula yang acuh. Tidak sedikit juga yang tak sempat memeriahkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mereka bukannya tidak nasionalis. Waktu yang dimilikinya tidak memungkinkan untuk ikut kemeriahan dan gegap gempita peringatan. Sebab, hingga negara Indonesia genap berusia 62 tahun, kedaulatan hidupnya terganggu. Tekanan ekonomi bertubi-tubi menjadikannya harus mengerahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tidak dimungkiri, dewasa ini teramat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup standar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, berbagai jeritan ketidak- daulatan ekonomi rakyat demikian melengking. Di Jakarta, masyarakat demikian susah mendapatkan minyak tanah.

Di Bali, pemerintah tidak lagi menghormati peternak ayam sebagai salah satu penyokong aktivitas perekonomian daerah setelah virus flu burung memangsa korban hingga tewas.

Di Surabaya, pedagang Pasar Turi gundah gulana karena kebijakan wali kota yang dinilai tidak berpihak kepadanya. Mereka harus berjuang lebih keras lagi agar ekonominya berdaulat. Padahal sebelum pasar hangus terbakar pada akhir Juli 2007, para pedagang telah turut menghidupi walikota, para pejabat, ribuan birokrat dan para anggota dewan dengan kontribusinya ke kas daerah sebesar Rp 9 miliar per tahun.

Sekali lagi, mereka bukannya tidak mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan negeri tercinta. Merenung merupakan salah satu cara memperingati. Di usia Indonesia yang ke – 62 tahun, kapankah kemiskinan tidak lagi menjajah hidupnya? Kapankah ekonomi rakyat berdaulat? Inilah renungan yang menstimulus rakyat kecil agar bekerja lebih keras lagi. Yang menyokong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar tidak gampang menyerah ketika kedaulatan ekonominya diganggu kebijakan pemerintah.

Membahasakan Kekuasaan

Terjalkah jalan mereka menuju kedaulatan? Jawabnya, tentu saja tidak. Terlalu sinis bila kita mengiyakan. Dengan mengiyakan, sedikit banyak mengurangi wajah manis Indonesia yang berulang tahun pada 17 Agustus lalu. Toh, pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyatnya. Berupaya memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik agar rakyatnya sehat dan cerdas.

Itu bukanlah klise. Apalagi cuma dipermukaan, sebab pemegang kekuasaan pemerintahan tidak mau dipermalukan. Oleh karena itu, perlu dibangun citra bahwa pemerintah telah mengayomi dan melindungi sumber-sumber kehidupan rakyat. Jika kita menjawab bahwa jalan menuju kedaulatan ekonomi terjal, berliku-liku dan butuh pengorbanan besar, maka yang tersinggung bukan hanya pemegang mandat kekuasaan melainkan juga mengganggu gugat gengsi partai politik.

Bila ini terjadi dan telah menjadi Adat atau kebiasaan di Indonesia, persoalan mendasar yang menimpa dan ditanggung rakyat tidak akan pernah selesai. Artinya, kemiskinan masih akan tetap menjadi momok yang menghantui bangsa dan negara Indonesia. Karena itu pula, saya tidak habis mengerti mengapa pemerintah begitu panik menghadapi kasus flu burung di Bali.

Dengan menggunakan bahasa kekuasaan demi menyelamatkan penduduk dari kemungkinan tertularnya virus H5N1, pembasmian unggas dilakukan membabi buta. Tidak hanya unggas kampung yang berkeliaran di jalanan yang tidak diberi kesempatan hidup dan memberikan manfaat bagi manusia, unggas di kandang peternakan pun dibunuh secara massal.

Akal saya tidak bisa lagi diajak berpikir, mengapa penduduk Jakarta dan sekitarnya sulit mendapatkan minyak tanah? Jika dilihat dari jumlah tambang minyak dan gas bumi di Indonesia dan kemampuan eksplorasi, rasanya tidak mungkin masyarakat dibuat kelabakan karena tidak adanya minyak tanah di pasaran.

Saya juga menolak keras anggapan bahwa pemerintah sengaja membahasakan kekuasaannya seperti itu agar masyarakat kelas menengah bawah tidak lagi bergantung pada minyak tanah yang harganya memang murah. Dengan demikian, program pemerintah mengkonversi minyak tanah ke gas dalam tabung elpiji menjadi mulus. Tidak ada perlawanan. Tidak ada pula kritik.

Saya juga tidak yakin bahwa Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, enggan merawat warganya, khususnya pedagang Pasar Turi. Asumsi bahwa wali kota mengabaikan kepentingan pedagang untuk menjalankan kembali aktivitas perekomian daerah di Pasar Turi sempat terlintas ketika menerima pengaduan serombongan pedagang ke Komisi B DPRD Jawa Timur, Rabu, 15 Agustus lalu.

Namun, asumsi tersebut saya buang jauh-jauh. Sebab, warga kota tentunya mengetahui, Pak wali kota demikian telaten, cermat, sabar dan tanggung jawab melayani masyarakat. Jangankan manusia, jutaan batang tanaman hias, ia perintahkan rawat dengan baik. Surabaya pun menjadi indah. Tidak gersang dan kering. Warga menjadi nyaman dan berlama-lama di taman kota.

Oleh sebab itu, saya tidak percaya bahwa wali kota lebih mengutamakan merawat aneka tumbuhan hias daripada menyelamatkan ribuan pedagang Pasar Turi yang kedaulatan ekonominya telah terampas. Namun, mengapa para pedagang merasa teraniaya? Mengapa pula Pemerintah Kota mengedepankan bahasa kekuasaan dalam mengimplementasi kebijakan lay out Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi? Mengapa pula Pemerintah Kota mensyaratkan mati terhadap pedagang yang bisa memasuki TPS?

Apa pun faktanya, sangat tidak sehat untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi jika pedagang dipaksa menempati stan toko di TPS berukuran liang kubur. Bukan jaminan pula syarat administrasi yang tak bertoleransi itu tidak kemasukan pihak-pihak yang tidak punya hak berdagang di TPS Pasar Turi.

Wali kota tidak bisa menggeneralisir dan menganggap Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil serta meraih sukses besar meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Wonokromo dan Tambahrejo, setelah kedua pasar itu dibangun kembali bersama investor. Hingga kini tidak ada alat ukur dan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyatakan hal tersebut. Karena itu, tidak etis dan melukai nurani pedagang bila pemerintah kota melaksanakan ambisinya dengan meminta agar para pedagang Pasar Turi manut serta tidak melakukan perlawanan. Apalagi menganggap perlawanan tersebut akan sia-sia. Bukankah pemerintah memiliki kekuasaan? (*)