Harian Surya -Pelaksanaan tender pengadaan seragam anggota DPRD Jawa Timur senilai Rp 1,9 miliar dinilai meragukan. Buntutnya, sebanyak 15 orang anggota dewan mengajukan protes dengan mengembalikan kain seragam yang baru mereka terima ke Badan Kehormatan (BK), Senin (1/10).

Mereka menilai, tender seragam untuk masing-masing anggota mendapat enam potong seragam tersebut, dinilai tak transparan. Sehingga, dana yang dianggarkan sebesar Rp 1,9 miliar dinilai tak sesuai dengan kain seragam yang mereka terima. “Selama tidak ada panitia urusan rumah tangga (PURT), banyak tender di DPRD yang tidak transparan, termasuk pengadaan kain seragam, biaya selangit dengan kualitas rendah,” ujar Yusuf Husni, anggota FPG selaku juru bicara 15 anggota DPRD yang protes.

Menurut Yusuf, dalam APBD disebutkan, dana sebesar Rp 1,9 miliar untuk pengadaan seragam anggota dewan dengan bahan wool impor. Namun, kenyataannya, mereka hanya mendapatkan kain enam potong dan uang sebagai ongkos menjahit sebesar Rp 2,5 juta per orang.

“Kami tidak sreg dengan jenis dan warna kainnya. Sedang ongkos jahitnya saja Rp 800.000 per potong, jadi mana cukup biayanya,” katanya.

Atas kecurigaan pengadaan kain seragam itu, anggota DPRD yang protes meminta permasalahan ini diusut oleh BK DPRD Jatim dan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

“Kami menyerahkan masalah ini ke BK untuk mengusut, jika ditemukan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi supaya segera dilaporkan kepada aparat hukum,” cetus politisi yang akrab disapa dengan nama Ucup itu.

Selain masalah tender, para anggota Dewan juta tak setuju dengan warna kain seragam, karena hanya satu warna: hitam-hitam. Padahal enam potong kain itu untuk seragam sipil harian (dua potong), pakaian dinas harian (dua potong), pakaian seragam resmi serta pakaian khas Jatim.

“Ini menyalahi kebebasan bersikap dan menentukan pilihan yang menjadi ciri khas anggota dewan. Sedangkan tahun 2006 kami bebas memilih warna,” imbuh Ucup.

Selain Ucup, anggota DPRD yang mengembalikan kain seragam antara lain M Mirdasy (FPP), Rivo Hernadus (FDK), Bambang Suhartono (FPDIP) serta Suli Daim (FPAN).

Menanggapi aksi protes itu, ketua panitia pengadaan kain seragam, Sukisman membantah kalau proses tender yang dilakukan tidak transparan. Lantaran sebelum tender dibuka, pihak panitia sudah mengumumkan lelang tersebut melalui dua media massa.

“Pengumuman dibuka 3 Juli lalu dan pesertanya ada 61 perusahaan. Yang menang PT Diandika Indras Tata Utama dengan penawaran terendah Rp 590.500 per potong,” jelas Sukisman.

Sukisman juga mengoreksi nilai anggaran pengadaan barang. Menurutnya, anggaran pengadaan seragam ini bukan Rp 1,9 miliar, tetapi Rp 1,2 miliar. Anggaran itu terdiri dari biaya pengadaan kain dan biaya ongkos jahit Rp 500 juta. “Rincian pembiayaan itu sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang diberlakukan oleh bendahara Pemprov,” tegas Sukisman.

Mengenai warna kain seragam, lanjut Sukisman, sepenuhnya pilihan dari pimpinan DPRD Jatim. Sedangkan warna kain, tidak satu warna hitam-hitam, melainkan berbeda warna sesuai jenis pakaian.

“Kelihatannya satu warna, sebenarnya itu ada tiga warna: hitam-hitam, biru tua, biru. Memang warnanya semua gelap. Yang memilih bukan saya, tapi pimpinan yaitu Pak Suhartono (Wakil Ketua DPRD Jatim) yang disetujui Pak Fathorrasjid (Ketua DPRD Jatim),” ungkap Sukisman.

Nama-nama Anggota DPRD Jatim yang memprotes kain seragam, antara lain M Mirdasy  (FPP), Abdul Salam Syah (FDK), A Zainuri Ghazali (FPP), Heri Purwanto (FPDIP), Bambang Suhartono (FPDIP), Teddy (FPDIP), Patti Radjawane (FPDIP), Yusuf Husni (FPG), Sjamsul Huda (FPAN), Bambang Suhartono (FPDIP), Suli Daim (FPAN), Syaiful Islam (FKB), Dja’far Shodiq (FKB), Daisy (FDK), Rivo Hernadus (FDK) (*)