Opini -“Murah sandang pangan seger kewarasan …” Sudah lama tak terdengar secuwil tembang tersebut sejak reformasi bergulir. Padahal ia menjadi ikon atas jaminan ketersediaan pangan dan kesehatan. Ketika harga beras membumbung tinggi begini, rasanya rindu kemunculan tembang yang menjadi jingle pada pembuka dan penutup siaran radio kontak tani pada tahun 1980-an. Di era Orde Baru, selain menjadi pelipur lara, tembang itu menjadi motto swasembada pangan.

Kini, kalimat tersebut menjadi mahal untuk dijumpai. Bagai nun di titik jauh untuk bisa menggapai maknanya. Demikian mahalnya ongkos yang harus ditebus masyarakat untuk bisa menjangkau sandang, pangan dan kesehatan. Siapa pun mahfum bahwa kebutuhan dasar tersebut merupakan pondasi Indonesia menjadi kuat dan bermartabat.

Untuk kebutuhan pangan, khususnya beras, Jawa Timur dalam sejarahnya menjadi lumbung pangan nasional. Di sisi produksi, propinsi selalu surplus dalam setiap musim panen. Tetapi, mengapa masih susah mendapatkan beras berharga murah ?

Memang gejolak kenaikan harga beras belum menyeluruh di Jawa Timur. Tetapi sejumlah fenomena yang pernah terjadi kiranya patut dicermati, diantaranya, pertama, mulai menipis dan kosongnya stock bahan pangan utama ini di sejumlah kantong-kantong beras.

Kedua, masih tidak berdayanya peran ekonomi desa. Ini sebuah petaka. Layak bila beras menjadi komoditas rawan harga karena di tingkat hulu sudah tidak berdaya. Tentu saja kondisi ini turut memberi kontribusi atas carut marutnya system perberasan di tanah air.

Ketiga, melemahnya kontrol pemerintah atas jalur distribusi beras. Hal ini senantiasa menempatkan pemerintah pada posisi yang selalu sulit menterjemahkan keinginan rakyat. Selain bisa ditebak oleh para cukong kemana arah kebijakan pengamanan beras, pemerintah juga selalu lamban mengantisipasi.

Dampaknya bukan saja dirasakan masyarakat kota dimana harga beras medium di tingkat eceran sudah mencapai titik Rp5.200/kg. penduduk desa termasuk disekitar kantong-kantong beras juga kena getahnya. Selain petani tidak merasakan untung dari kenaikan harga beras di tingkat produksi, khususnya bagi buruh tani beras makin tidak terjangkau.

Salah Asuhan

Kalaupun beras tidak bisa lagi terjangkau, bukan berarti sebagian besar penduduk makan nasi tiwul seperti di Pacitan dan ponorogo atau makan nasi ketela atau pula nasi jagung seperti di Madura, merupakan indikasi keberhasilan mengurangi ketergantungan konsumsi beras. Memang, tingkat konsumsi beras rata-rata di Jawa Timur masih cukup tinggi, yakni 93,46 kg/kapita/tahun.

Bila berkaca pada pertumbuhan rata-rata penduduk Jawa Timur yang mencapai 1,3 persen, maka dibutuhkan beras sekitar 3,5 juta ton. Sementara tingkat produksi padi masih 0,7 persen. Fenomena kerawanan lainnya adalah kian berkurangnya luas lahan tanam padi. Ini artinya diperlukan terobosan jitu diversifikasi pangan tanpa menjauhkan jarak keterjangkauan beras.

Kasus mahalnya makanan pokok ini seharusnya tidak terjadi bila pemerintah memiliki komitmen dan sikap tegas terhadap program pertanian mengingat produksi beras mengalami surplus. Karena itu hendaknya segera diakhiri program salah asuh. Di sektor produksi, misalnya pemerintah cenderung memberikan porsi besar terhadap swasta dibandingkan lembaga perekonomian desa.

Sebagai salah satu piranti pengendali distribusi, pemerintah berwenang membeli gabah. Tetapi lembaga-lembaga yang ditunjuk menjadi pelaksana pembelian gabah/beras/bahan pangan lainnya yang didanai APBN dan APBD Jawa Timur, 90 persen adalah pelaku usaha swasta. Sisanya koperasi desa. Lengkap sudah peran swasta dalam memegang alur perberasan. Hal ini kian memperkokoh posisinya sebagai leader, baik dalam penbentukan harga maupun distribusi beras.

Jika demikian, logika ekonomi mengatakan bahwa output beras meningkat, harga akan turun. Begitu pula sebaliknya, Negara tak bisa lagi mengganggu gugat kendati persediaan beras dinyatakan tersedia dalam jumlah cukup. Memang tetap menjadi penentu dengan perbedaan harga di tingkat konsumen dan tingkat produsen yang tetap melebar dan menganga, meski Negara mengintervensi dengan operasi pasar.

Sebab, mekanisme tersebut telah melibatkan seluruh kekuatan hukum ekonomi dalam pembentukan harga. Buntutnya pemerintah dan banyak kalangan risau dalam menyikapi pembentukan harga di tingkat pasar. Apalagi jika pemerintah tidak ekstra hati-hati dalam menyikapi fluktuasi harga beras.

Kebijakan salah asuh lainnya adalah tidak liniernya program pemantapan pangan antara lumbung pangan dan penguasaan distribusi di tingkat hulu. Hal ini tergambar pada ketidakberdayaan motor ekonomi desa setelah sebagian besar koperasi unit desa menjadi papan nama. Akibatnya petani tidak bisa mengendalikan output beras. Upaya pemerintah dengan pola penundaan jual pada pasca panen tidak memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan harga.

Selain varian harga input seperti pupuk, bibit, irigasi dan lain-lain tetap tinggi, melemahnya konsolidasi ekonomi desa memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada pergeseran harga. Jadi, persoalan ini bukan semata-mata karena sempitnya penguasaan lahan oleh petani yang menjadikan output produksi maupun produktifitasnya menurun.

Lemahnya konsolidasi ekonomi desa juga harus dilihat dari sisi adanya disparitas harga antara harga gabah petani dan harga beras konsumen yang makin besar. Situasi ini menciptakan sensitifitas yang demikian serius bagi petani. Dampaknya demikian panjang dalam hitungan waktu. Karena itu spirit petani untuk meningkatkan produksi dan produktifitas beras melemah.

Seharusnya pemerintah bertindak cermat dalam memformat kebijakan pertanian, yakni betapa pentingnya peran Negara dalam penguasaan distribusi di tingkat hulu oleh motor penggerak ekonomi desa dalam rangka stabilitas pangan. Apalah arti publikasi ketersediaan beras cukup namun harga bergejolak. Di sisi lain petani tidak bisa meraih keuntungan pada deret gejolak harga beras.

Peran Politik

Negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketersediaan bahan makanan pokok ini, tetapi menjadi penting menjaga kestabilan haarga beras. Sebab yang dihadapi bukan saja publik perkotaan yang menuntut harga beras murah, melainkan juga petani yang memiliki kaitan langsung. Jika penanganannya tidak ekstra hati-hati, pemerintah tidak bisa selamanya meminta agar petani tetap rajin menanam padi dan efisiensi proses produksi dalam kerangka stabilitas pangan.

Disinilah bisa dipahami betapa beras bagai nun di titik jauh. Selain investasi di sektor pertanian padi dirasakan belum menjanjikan, bagi petani system politik perberasan yang ada saat ini masih menjadi ancaman kemiskinan. Artinya, petani tidak bisa mereguk keuntungan di saat harga beras naik. Demikian pula ketika harga turun. Nasib petani yang sudah jatuh ternyata masih ditimpa tangga.

Gambaran di tingkat konsumen tidak berbeda jauh. Beras juga bisa menjadi ancaman kemiskinan manakala mekanismen pembentukan harga menular pada perilaku pasar domestik. Kenaikan harga beras cepat menular hingga level konsumen. Tetapi ketika harga turun, kondisi itu tidak serta merta menurunkan harga beras di level konsumen. Lambat laun pun tidak.

Fenomena tersebut bukan berarti menamatkan segalanya. Sepanjang para penyelenggara Negara berpihak kepada publik, peluang meredam gejolak harga beras bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran politik, yakni : pertama, memberikan porsi anggaran yang lebih besar pada sektor pertanian dengan titik konsentrasi perbaikan dan operasional irigasi, investasi perberasan dan pembangunan lembaga ekonomi desa, serta distribusi pupuk dan pembibitan.

Kedua, peran politik selanjutnya adalah Negara memegang kendali penentuan harga pembelian gabah petani baik oleh pemerintah maupun pedagang dan harga penjualan beras kepada konsumen oleh pedagang.

Kedua peran tersebut kiranya menjadi penting mengingat di Indonesia hingga kini belum ada media yang sanggup mempersempit tingginya potensi spread harga jual gabah di petani dan harga jual beras di pasaran konsumen yang sudah berlangsung puluhan tahun. Payung hukum proteksi pembelian gabah petani berupa inpres harga pembelian pemerintah (HPP) tidak hanya berlaku pembelian gabah oleh pemerintah melainkan juga oleh pedagang yang tidak difasilitasi oleh negara.

Di samping menyulitkan perekonomian masyarakat perkotaan, semakin besarnya perbedaan harga tersebut tetap tidak meyehatkan ekonomi petani sebagai produsen. Padahal produksi padi terus meningkat setiap tahunnya. Jumlahnya pun lebih tinggi dibandingkan laju konsumsi yang setiap tahunnya berhasil diturunkan.

Ketiga, kebijakan politik mengambangkan perberasan harus segera diakhiri. Jika dicermati, pola tersebut cenderung mengundang para spekulan dan oknum-oknum tertentu utnuk bermain di lini beras. Mereka datang karena tergiur leganya mereguk keuntungan di deret besaran potensi perbedaan harga pembelian gabah petani dan harga jual beras di tingkat konsumen.

Para spekulan itu juga tahu benar suara nafas, denyut nadi dan jawaban pemerintah ketika harga beras domestik naik, yakni mengimpor. Kebijakan ini mendatangkan keuntungan, tetapi bukan untuk publik karena tidak ada jaminan beras impor dijual murah di tingkat eceran. Petani pun tidak memperoleh untung dari impor beras. Keuntungan itu, selain menjadi arena perburuan rente oleh birokrasi juga menjadi tempat berjimbunnya spekulan memburu rate.(selesai)