Opini -Pupuk (urea) bersubsidi di sejumlah daerah di Jawa Timur pernah menghilang di pasaran sebelum musim tanam 2006. Meski waktu itu musim tanam tahun 2006 belum serentak, tanda-tanda sulitnya ditemui pupuk berharga murah di pasaran dewasa ini bukan tidak mungkin akan terjadi seperti tahun lalu, yakni menghilangnya semua jenis pupuk bersubsidi di pasaran.

Pelajaran ini tidak boleh terulang pada tahun 2008. Sebab, hilangnya pupuk di tahun 2006 tersebut sebagai pembenar di kalangan petani bahwa raibnya pupuk adalah penyakit menahun yang sulit sembuh. “Tradisi” itu tampaknya bukan dikarenakan konsekuensi dari hukum ekonomi, melainkan sebuah sistim untuk tetap menempatkan petani sebagai kaum miskin yang termaginalkan.

Sulitnya bagi petani untuk mendapatkan pupuk urea sesuai dengan ketentuan HET Rp.1.050,- /kg pada tahun ini tergolong aneh. Apalagi jika ditilik dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun anggaran 2006, memang aneh.

Secara umum, substansi kebijakan tersebut berpihak kepada petani agar dalam memproduksi pangan nasional secara nyaman. Pola pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk, misalnya tidak sekedar memakai pola berjenjang dan berlapis. Selain dilakukan oleh aparatur pemerintah dari tingkat bawah hingga pusat, produsen juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan internal dan eksternal. Disamping itu, pemerintah menerjunkan satuan-satuan tenaga pendamping masyarakat guna menjamin petani untuk bisa menebus pupuk sesuai HET.

Nyaris tidak ada celah bagi distributor dan pengecer memainkan pupuk bersubsidi, seperti dugaan yang terjadi pada carut marutnya pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2005. Dalam regulasi kedua, kekacauan sistem penjualan di lini 3 dan 4 yang dituding banyak pihak sebagai tempat paling rawan dalam kasus raibnya pupuk di pasaran telah dibenahi sedemikian rupa.

Selain terikat dalam kontrak kerja dan sistem pembelian tertutup , distributor dan pengecer diwajibkan membuat laporan mengenai jumlah maupun alur penjualan pupuk. Karena itu kedua peraturan menteri ini benar-benar menghalau adanya praktik penjualan lintas pengecer, agen tidak resmi dan aksi borong yang dilakukan petani pemodal.

JATI DIRI REGULASI
Tetapi menjadi aneh kalau sekarang telah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. Adakah kesalahan dalam kedua regulasi tersebut?

Terlalu gegabah bila saya menyalahkan peraturan pemerintah itu. Kalaupun para petani di kabupaten Bojonegoro dan sejumlah petani di daerah lain di Jawa Timur maupun di propinsi lainnya sulit mendapatkasn pupuk berharga subsidi, hal itu dikarenakan regulasi yang dibuat pemerintah tidak mempunyai jati diri. Untuk siapa kebijakan tersebut dibuat? benarkah kedua peraturan menteri tersebut untuk melindungi petani?

Pertama, regulasi tersebut dibuat masih dalam bingkai lama, yakni model birokrasi panjang. Birokrat yang membuat draf peraturan tampaknya masih terilhami oleh peran aparatur negara sebagai penguasa yang mengendalikan hajat hidup rakyat, bukan perilaku birokrat sebagai abdi bangsa yang melayani rakyat.

Karena panjang dan berlikunya birokrasi pada alur distribusi pupuk bersubsidi, maka implementasinya menjadi bias dan mengandung celah-celah kelemahan. Misal, dalam pembentukan kelompok tani yang mengharuskan mendapat persetujuan/rekomendasi pejabat dinas di pemerintah kabupaten/kota. Celah inilah yang dimanfaatkan secara baik oleh pihak-pihak tertentu dalam membelokkan distribusi pupuk bersubsidi yang menjadi hak petani.

Kedua, pemberian wewenang ekonomi demikian luas pada produsen. Pabrikan tidak hanya diwajibkan memproduksi pupuk dengan harga tebus HET, tetapi juga wajib dalam mengamankan alur distribusi hingga lini 4. Dua tugas berat ini masih dibebani lagi oleh pemerintah dalam regulasinya tersebut bahwa produsen wajib melakukan pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk juga hingga lini 4.

Memang, BUMN penghasil pupuk memiliki fungsi sosial dalam melayani kepentingan negara disamping dituntut margin. Persoalannya, sudah demikian hebatkah BUMN kita. Selain bertindak dalam menjalankan fungsi ekonomi juga sebagai polisi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh produsen di lini distribusi, melainkan pula harus mengetahui si pengecer yang ditunjuk distributor.

Produsen jelas tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenang yang demikian luas itu. Jika demikian potretnya, apa yang bisa diharapkan dari regulasi tersebut bila kenyataannya di lapangan telah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi atau kalaupun ada harga tebusnya jauh diatas HET.

Ketiga, ego kekuasaan. Carut marutnya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah bukan semata-mata dipicu oleh ego kekuasaan seperti yang tertuang dalam peraturan menteri dengan surat keputusan gubernur tentang alokasi pupuk. Regulasi pemerintah (termasuk surat keputusan gubernur) mengenai pupuk bersubsidi yang seharusnya berada di wilayah hukum administrasi negara, cenderung dibiaskan menjadi ancaman hukum tindak pidana korupsi.

Contohnya pada sistim pembelian. Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian nomor 04/Permentan/SR.130/2/2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005, disebutkan “Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi per wilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan kelompok tani”. yang menjadi persoalan adalah :

• Sejauh mana toleransi yang diberikan oleh peraturan menteri tersebut kepada pengecer yang melayani pembelian pupuk perorangan dalam dokumen RDKK? sebab, sistem itu tidak saja berlaku pada pola pembelian oleh kelompok tani, perorangan yang membutuhkan pupuk bersubsidi diharuskan membuat RDKK.

• Bagaimana aparatur pemerintah kabupaten/kota dan produsen ketika mengambil keputusan pada pilihan sulit guna memenuhi kebutuhan pupuk bersubidi ketika rekap RDKK lebih besar dari alokasi yang ditetapkan dalam regulasi. Apapun keputusannya bakal berhadapan dengan ancaman hukum tindak pidana korupsi.

• Tonase stok. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, distributor berharap-harap cemas, apakah dikerjakan merupakan kejahatan ekonomi, yakni melakukan penimbunan. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 03 tahun 2006, tidak secara jelas menyebutkan batasan stok yang harus disediakan distributor guna menjamin kelancaran pemenuhan pupuk kepada petani.

• Distributor hanya diwajibkan menyediakan pupuk untuk kebutuhan seminggu ke depan. Sedangkan jumlah persediaan tersebut harus ditentukan oleh menteri pertanian, tetapi dalam peraturan menteri pertanian tidak menyebutkan tonase yang dimaksud.

• Peraturan menteri perdagangan, menteri pertanian dan surat keputusan gubernur sama sekali tidak memberikan payung hukum bagi aparatur pemerintah dan produsen dalam bidang pengawasan ketika ditemukan praktik perdagangan pupuk bersubsidi lintas wilayah. Praktik itu turut memperkeruh penjualan pupuk bersubsidi kepada petani sebagai konsumen akhir, terutama ketika petani dalam waktu bersamaan membutuhkan pupuk.

BAHASA ALOKASI
Pengadaan pupuk bersubsidi yang dikendalikan pemerintah telah memasuki tahap ke empat. Dan, jalan ceritanya selalu keruh. Bahasa (bukan dalam arti harfiah) yang digunakan dalam alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dari tahun ke tahun tetap sama, yakni tidak satu bahasa antara pusat dan daerah. Selisih kekurangan kuota yang ditetapkan menteri dengan gubernur selalu dalam jumlah besar.

Aneh pula, selama itu tidak pernah ada upaya duduk satu meja untuk menentukan kebutuhan riel petani yang alokasinya ditetapkan oleh menteri pertanian. Bahasa alokasi juga digunakan oleh oleh dua instansi ini dalam memandang pemakaian pupuk bersubsidi. Saya tidak tahu, apakah bahasa yang dipakai tersebut merupakan sub-ordinat dari sistem kekuasaan agar tetap bisa mengendalikan hajat hidup orang banyak. Termasuk kepada kelompok masyarakat petani.

Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam keputusannya tertanggal 26 desember 2005, kuota pupuk bersubsidi untuk Jawa Timur sebanyak 1 juta ton urea, 140 ribu ton SP-36, 245 ribu ton ZA dan 110.500 ton jenis NPK. Khusus untuk urea, sebanyak 354.864 ton dipasok oleh PT Petrokimia Gresik yang membawahi 12 kabupaten/kota. Sisanya sebanyak 545.136 ton dipasok oleh PT Pupuk Kaltim yang bertugas mendistribusikan ke 28 kabupaten dan kota.

Jatah tersebut memang naik dibandingkan tahun 2005 sebanyak 925 ribu ton. Kemudian ada tambahan hampir 80 ribu ton. Kuota yang ditentukan oleh menteri pertanian itu ternyata kurang dari kebutuhan petani yang oleh gubernur diperkirakan mencapai 1,1 juta ton jenis urea. Meski diwarnai oleh kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi baik dalam bentuk harga maupun barang, toh yang teserap mencapai 1.222.723 ton.

Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengajukan alokasi urea bersubsidi sebanyak 1.238.841 ton. Dari jumlah tersebut PT Petrokimia Gresik dibebani 574.524 ton. Sedangkan yang harus dipasok oleh PT Pupuk Kaltim sebanyak 714.308 ton. Peningkatan kebutuhan pupuk bersubsidi tidak hanya pada urea juga pada jenis lainnya, yakni SP-36, ZA dan NPK.

Pengajuan sebesar itu didasarkan kebutuhan terhadap luas areal tanam yang mencapai 3.069.763 ton. Kini yang jadi persoalan, dari manakah mendapatkan tambahan urea bersubsidi sebanyak 238.841 ton (demikian pula jenis lainnya).

Ketika berkunjung di kabupaten Tulungagung pada akhir Maret 2006 lalu, sang Menteri secara lisan mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan mengabulkan permintaan penambahan kuota seperti yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam suratnya tertanggal 13 Maret 2006. Menurut dia, kekurangan tersebut bisa diambilkan dari kelebihan pasokan dari propinsi lain pada dua bulan diakhir tahun 2006.

Besarnya selisih kekurangan dan tidak jelasnya format penyelesaian atas kekurangan itu berpeluang besar menjadi pemicu dan mempercepat kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain harga yang tidak bisa ditebus sesuai HET, barangnya pun belum tentu didapatkan. Ini berarti potret buram tahun 2005, kembali terjadi.

Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapankah petani bisa hidup layak bila dalam proses produksi pangan nasional mereka selalu digiring dalam kondisi ekonomi lebih besar pasak daripada tiang. Atau barangkali tidak patutkah petani kita hidup sejahtera?

Karena itu sudah saatnya pemerintah benar-benar memperbaiki tata niaga pupuk bersubsidi yang berjati diri dan berpihak kepada rakyat dengan menjamin ketersediaan pupuk tidak didasarkan pada politisasi bahasa alokasi. Yang perlu mendapat perhatian adalah :

• Petani boleh mendapatkan/menyimpan pupuk satu bulan sebelum musim tanam dengan cara menabung dan sesuai dengan kebutuhan riel.

• Sistem tata niaga pupuk bersubsidi yang tidak bias sehingga mendorong pembelian oleh petani dalam waktu bersamaan.

• Pemerintah hendaknya bersikap fleksibel atas alokasi waktu bulanan terhadap jumlah penjatahan pupuk.

[Tulisan ini juga ditayangkan di media onlineProspekBiz, yang kemudian di links JatimIinfo dan LacakInfo, yang juga dapat diakses melalui jateng.info maupun jabar.info pada, 22 Pebruari 2008.