Opini -Apa yang mesti kita jawab ketika pemerintah hanya memberikan dua pilihan dalam mengatasi keganasan flu burung. “Pilih unggas atau masyarakat ?” Tentu akan memilih menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Namun manusia perlu hidup sehat dan unggas berikut bahan hasilnya memegang porsi utama dalam pemenuhan gizi asal protein hewani dalam siklus ekonomi tidak sehat seperti masa kini.

Dua pilihan itu seolah-olah harga mati dan tidak menyediakan pilihan alternatif. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai ancaman, tidak terkecuali maut yang ditebar virus Avian Influenza (AI) yang dalam surat Menteri Dalam Negeri nomor 440/93/SJ tertanggal 18 Januari 2007, dinyatakan telah menimbulkan kegawatan bagi kesehatan manusia. Tetapi, adakah multiple choice tersebut akan menjamin terputusnya mata rantai pandemi AI?

Tumbuhnya kesadaran pemerintah yang tinggi tentang bahayanya AI patut kita hargai. Begitu surat Mendagri meluncur, kepala daerah pun menyambut dengan sigap khususnya bagi 10 provinsi yang daerahnya terjadi kasus penularan AI pada manusia. Beragam pernyataan dikemukakan Gubernur, Bupati dan Walikota menyambut kelahiran peraturan kepala daerah.

Komunikasi searah itu sebagai tanda dimulainya “perang” terhadap AI dengan sasaran tembak unggas di sektor 4 dan calon-calon korban pun mulai bergelimpangan, terutama para pedagang unggas di pasar-pasar tradisional. Demikian pula masyarakat yang memelihara unggas. Untuk memenangkan perang tersebut, kepala daerah mengultimatum : pilih unggas atau masyarakat!

Alasannya sederhana. Pemerintah tidak mau mengambil resiko. Unggas-unggas tersebut terindikasi flu burung, padahal pasar adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Ini yang sulit dikontrol.

Untuk mengontrolnya, diluncurkan peraturan kepala daerah yang isinya seragam atau bernada sama. Ada empat aksi penting menyambut surat Mendagri sebagai sarana meredam keganasan flu burung. Pertama, melarang masyarakat memelihara ayam, itik, entok, angsa, burung merpati dan burung puyuh. Kedua, mengandangkan unggas dan letaknya jauh dari permukiman. Ketiga, melarang penjualan unggas hidup berikut bahan dan hasil dari unggas. Keempat, untuk unggas hobi bisa lolos asal dengan persyaratan sertifikasi.

Keempatnya baru dinyatakan tidak berlaku bila peternak, pedagang dan pemelihara (hobi) memperoleh selembar kertas yang menjadi jaminan bahwa unggas yang dimaksud tidak berpotensi menularkan H5N1. Dalam komunikasi verbal peraturan tersebut kesemuanya harus melewati pintu Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tetapi persoalannya, adakah jaminan bahwa aksi-aksi seperti yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jatim No 3 Tahun 2007 dan peraturan sejenis yang telah atau segera dikeluarkan Bupati/Walikota memproteksi masyarakat dari patukan flu burung? ada baiknya kita menunggu. Namun yang patut dicatat, hingga kini tidak satupun ahli kesehatan manusia dan peternakan bisa memprediksi kapan dan dimana flu burung akan singgah.

Momentum Gunung Es
Bukan kebetulan kalau meninggalnya Riyah (37), Randi (14) Zulfah (27), Ani Afriani (22), Okta dan satu lagi di RS Sarjito, Yogya yang secara beruntun dalam waktu kurang dari dua minggu akibat flu burung di awal tahun 2007, lantas menjadi momentum mencairnya gunung es avian influenza di Indonesia yang telah terjangkit sejak tahun 2003. Apalagi pada tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam jumlah kasus flu burung pada manusia dari sepuluh negara yang mengalami kasus serupa.

Bukan kebetulan pula bila meninggalnya keenam orang tersebut merupakan momen peringatan satu tahun kesepakatan para pemimpin dunia dalam memerangi flu burung. Pada konperensi tingkat tinggi International Pledging Conference On Avian and Human Influenza yang disponsori PBB di Beijing, China, 16-17 Januari 2006, para kepala negara dan pemerintahan sepakat atas sejumlah agenda aksi penanganan pandemic AI, di samping disepakati pengumpulan pendanaan sebesar US$ 1,9 miliar dan bantuan dari Pemerintah China dan AS masing-masing sebesar US$ 19 juta dan US$ 30 juta.

Beberapa jam menjelang konperensi tersebut dibuka sekjen PBB Koffi Annan, Endrawan (4), warga desa Cipedang, Kecamatan Bonas, Kabupaten Indramayu menjadi korban flu burung ke 20. WHO mencatat sebagai korban ke 21 terhitung sejak ditemukan pertama kali flu burung mematikan manusia sejak Juli 2005. Kini, menjelang peringatan satu tahun konperensi AI, Ani Afriani dan Okta tercatat sebagai korban ke 61 dan 62.

Bagi Indonesia peristiwa tersebut memiliki arti penting. Maknanya bukan semata karena disetujuinya pengajuan bantuan pendanaan pandemi flu burung yang menelan anggaran sekitar Rp 9 triliun, melainkan juga komitmen penanganan AI secara simultan dan tepat sasaran. Sedangkan pada korban-korban yang silih berganti berjatuhan menunjukkan bahwa sejumlah propinsi di Tanah Air merupakan kawasan endemis yang beresiko tinggi. Salah satunya Jawa Timur.

Kendati menduduki peringkat ke lima, setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara, namun pola penyebaran flu burung diketahui terus meluas. Sejak 24 Januari 2004 dinyatakan sebagai daerah endemis, kini 32 kabupaten/kota di Jatim telah menjadi daerah tertular flu burung. Enam daerah sisanya dalam kategori terancam. Sedangkan jumlah kasus penularan AI pada manusia hingga saat ini mencapai lima orang. Tiga di antaranya meninggal dunia.

Karena itu sudah sepatutnya dicermati kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus yang mampu melumpuhkan fungsi paru-paru manusia dalam waktu sekejab. Artinya, kebijakan yang kini ditelurkan dalam peraturan kepala daerah hendaknya bukan didasarkan atas mencairnya gunung es flu burung yang telah membatu selama tiga tahun.

Diyakini atau tidak, kebijakan semacam itu akan bias dalam perjalanan waktu. Arus airnyapun belum tentu bermuara pada satu titik sebagaimana semangat birokrasi ketika pertama kali mendesain peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota, yakni : “sikat flu burung”. Sebab yang dilakukan pemerintah bukan hanya menjadi panglima dan pengendali operasi, fungsional lainnya pun turut digarap.

Padahal dalam kelompok-kelompok masyarakat belum satu kata dalam memandang, memahami dan menyikapi meluasnya sebaran virus AI yang kini menjadi potensi tertinggi penebar maut bagi manusia. Contoh yang paling mudah ditemui adalah dalam memandang jenis unggas dan pola pemeliharaan antara yang diternak dan yang hobi.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tajam diantara keduanya. Namun tidak demikian dengan peraturan kepala daerah yang jelas-jelas menempatkan keduanya pada posisi berbeda. Jika mau dilakukan penelitian, ternyata unggas peliharaan (hobi) rentan bahkan juga didapati virus flu burung. Jika demikian, pertama, yang selayaknya dipertanyakan adalah apa yang membedakan? masih adakah arti sertifikasi unggas berbasis SOP?

Kedua, pemerintah daerah tak perlu ragu dalam menyediakan payung hukum dalam membingkai skenario penanganan flu burung. Artinya, pemerintah tidak bisa berpangku tangan hanya mengandalkan pergub. Harus ada langkah politik konkrit, yakni peratuiran daerah (perda).

Memang. Di Jatim, yang mengatur flu burung bukan hanya pergub tersebut. Masih ada yang lain, yakni mulai dari surat edaran gubernur hingga instruksi, seperti halnya di pusat. Tetapi masih dingin dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini tidak sekedar menyangkut adanya sangsi hukum bagi pelanggarnya seperti tercantum dalam perda, melainkan penanganannya lebih fokus, komunikatif dan mengandung unsur mendidik masyarakat.

Komunikasi Kultural
Pemerintah tidak bisa lagi terus menerus melakukan kampanye depopulasi dan stamping out dalam setiap ditemukannya kasus kematian manusia akibat flu burung. Disamping tidak menjamin terhentinya jalur mutasi dan terisolasinya virus H5N1 dalam siklus AI. Hingga kini, belum ada bukti bahwa tindakan pemusnahan unggas yang teridentifikasi positif mengidap virus AI atau yang sehat bisa menyudahi petualangan si virus. Kecuali yang dilakukan di Hongkong yang langsung melakukan stamping out total.

Apalagi depopulasi itu dilakukan lantaran tumbuhnya kesadaran salah kaprah memahami keterjangkitan flu burung dan bukan pada lokasi kasus. Aksi-Aksi tersebut tidak produktif dan cenderung menyajikan persoalan sosial baru sebelum yang lama terselesaikan tuntas. Pemusnahan unggas salah arah itu juga berpotensi mematikan sumber-sumber ekonomi rakyat dan pasar.

Ada baiknya pemerintah belajar dari negara-negara endemic flu burung. Misalnya, Vietnam. Negeri yang dilanda pandemic flu burung pada tahun 1995 ini dinyatakan bebas flu burung pada Nopember 2005, setelah merenggut 42 nyawa selama periode 2003-2005. agenda penanganan pandemic demikian menyeluruh, yakni mulai dari vaksinasi, tidak adanya penjualan unggas hidup, tiadanya unggas liar di pusat-pusat keramaian orang dan permukiman hingga terjalinnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkompeten soal flu burung.

Upaya yang demikian maksimal ini pun masih belum menjadi jaminan bahwa Vietnam bebas dari migrasi flu burung yang ditandai dengan matinya ratusan bebek di delta Mekong, Propinsi Tra Vinh, awal Januari 2007. ini membuktikan betapa sulitnya menaklukkan flu burung.

Pelajaran penting dari negeri tetangga tersebut ada baiknya menjadi bahan peringatan sekaligus kajian bahwa pemerintah tidak bisa gegabah dalam upaya meredam keganasan pandemi AI. Kenyatann yang ada menunjukkan tidak semudah membalik tangan memutus mata rantai pandemi. Hal ini masih ditambah lagi kenyataan bahwa tidak sedikit provinsi-provinsi di Indonesia berpotensi tinggi sebagai endemic flu burung. Seperti halnya di Jatim. Bahkan DKI Jakarta telah dinyatakan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak 2005.

Ini menunjukkan sertifikasi unggas bukan menjadi standarisasi dalam mematikan siklus flu burung. Fakta bahwa daerah-daerah tersebut tinggal menunggu waktu menjadi pandemi tampaknya tidak bisa diragukan lagi. Situasinya kini sangat dipengaruhi oleh kewaspadaan masyarakat dalam menjaga kesehatan, sanitasi dan kesigapan aparatur pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman flu burung.

Karena itu, tidak ada salahnya bila pemerintah mengevaluasi kebijakannya untuk disempurnakan. Ada empat hal pokok yang hingga kini tidak banyak dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, harus diberikan porsi lebih luas untuk terjalinnya komuinikasi antara pemerintah dan masyarakat yang di dalam peraturan kepala daerah menempati ruang lingkup teramat sempit. Salah dalam mengartikan komunikasi, bisa berakibat fatal. Bukan saja beresiko gagalnya misi kemanusiaan, melainkan berpeluang menghadirkan persoalan sosial yang tidak kalah serius.

Hingga kini belum ada formula ampuh bila didapati keengganan masyarakat menyerahkan unggas untuk dimusnahkan. Termasuk pula dalam hal vaksinasi. Apalagi di lingkungan pedagang unggas hidup. Jika aparatur pemerintah tidak tanggap dan peka, isu pemusnahan (termasuk vaksinasi) unggas bisa menjadi pemicu konflik horizontal yang melibatkan massa.

Kedua, pendekatan budaya dan bio sosio cultural (meminjam istilah teman-teman Unair). Pemerintah akan lebih elegan dan mendapat dukungan positif dalam melaksanakan kampanye anti flu burung bila tidak menempatkan obyek yang memojokkan masyarakat dengan pilihan : unggas atau masyarakat. Sebab, pemerintah masih memiliki kewajiban recovery ekonomi dan unggas masih memiliki potensi membangkitkan perbaikan ekonomi. Dari produksi telur ayam, misalnya, di Jatim setiap bulannya mampu memutar uang sedikitnya Rp 102 miliar. Belum lagi dari ayam pedaging maupun produk-produk keterkaitannya.

Partisipasi masyarakat dalam kerangka meminimalisir mata rantai penyebaran virus H5N1, jika aparatur memahami akar budaya. Dalam hal vaksinasi atau sanitasi (penyemprotan desinfektan) misalnya, akan lebih positif bila aparat pemerintah memberi kepercayaan pada peternak dan pemelihara unggas untuk melakukan kedua hal tersebut setelah mendapat bimbingan teknis atau melalui proyek percontohan dalam sebuah kawasan.

Melalui pendekatan akar budaya pula, pemerintah bisa membangun kerangka kesehatan lingkungan yang kokoh dalam sistim pertahanan kesehatan semesta dalam setiap lingkungan permukiman. Hal ini dimungkinkan karena terjalinnya komunikasi yang baik dan persepsi yang sama soal flu burung antara masyarakat dengan pemnerintah. Manfaat gandanya, selain masyarakat terdidik dan selanjutnya terbiasa menjaga kesehatan lingkungan, aparatur pun terdidik pula tidak menyodorkan segebok momok flu burung yang berakibat terjadinya penolakan dan beda pemahaman dianatar masyarakat.

Ketiga, komitmen yang tegas peniadaan unggas liar. Karena itu, hendaknya pemerintah daerah segera mengajukan draft rancangan perda soal flu burung ke DPRD setempat sebagai jaminan tindakan hukum. Apapun namanya, upaya pemerintah yang mau membebaskan permukiman penduduk dari unggas liar merupakan langkah terbaik untuk mempersempit kemungkinan penularan virus dari unggas ke manusia.

Keempat, pemerintah daerah hendaknya segera menata tata ruang pasar tradisional yang sudah terlanjur memperjual belikan unggas hidup bila pemerintah hendak menutup lokasi penjualan unggas hidup. Sebab, bukan persoalan mudah menutup atau memindahkan. Termasuk pula mengatur sentra-sentra pemotongan unggas jika pemerintah daerah belum memungkinkan menyatukan pemotongan unggas pedaging dalam satu sentra rumah potong.

(Penulis, Ir Sjamsul Huda, Anggota Komisi B DPRD Jatim)