Opini -Apa yang dicari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada tahun 2008? Kalau saya yang jadi gubernur, tentu saya jawab: pertama, rakyat gemuyu. Tidak lagi miskin. Tidak dikejar-kejar kebutuhan hidup hingga nafas ngos-ngosan. Kesehatan terjamin. Anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas dan harganya murah. Kedua, sukses.

Saya tidak ingin dan tidak mau tercatat dalam sejarah sebagai gubernur yang gagal. Saya enggan punya hutang ke masyarakat karena sulit mempertanggungjawabkan di akhirat. Sebab, disana saya tidak memiliki staf maupun tim yang bisa mengatur, merekayasa serta melobi malaikat sehingga saya bisa percaya diri mempertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.

Tetapi saya bukan gubernur, melainkan mitra dia dalam penyelenggaraan kenegaraan di Provinsi Jatim. Sedangkan tahun 2008 adalah kunci pamungkas bagi pelaksanaan pemerintahan yang dikomandani gubenur masa sekarang. Karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim Tahun 2008 yang kini memasuki tahap pembahasan di DPRD dinanti banyak pihak. Karena itu pula saya tidak bisa jawab apakah rakyat Jatim bisa gemuyu pada akhir tahun 2008. Apalagi temanya masih berputar-putar pada kemiskinan. Belum berbicara tentang kesejahteraan.

Secara kuantitas, kekuatan RAPBD 2008 sebesar Rp 5,9 triliun memang besar. Bahkan dikurangi untuk biaya pemilihan gubernur (pilgub) sebesar 400 miliar, sisa yang ada masih lumayan untuk membuat masyarakat Jatim gemuyu. Persoalannya, apakah dengan anggaran sebesar itu sudah pro rakyat?

Representasi Pemerintah

APBD yang baik adalah sejauh mana mampu dan bisa mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Artinya, APBD tidak bisa disusun dengan asumsi-asumsi elit birokrasi berdasarkan data yang tidak pernah baku, sehingga terjadi bias antara perencanaan program, penganggaran dan implementasi. Karena itu, penyelesaian persoalan-persoalan yang menjadi hak dasar hidup masyarakat menjadi kurang maksimal.

Bagaimana mungkin pemerintah mengharapkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan jika pemerintah belum menunjukkan kepeduliannya. Misal, penanganan anti-kerawanan pangan yang merupakan salah satu akar kemiskinan. Menyelesaikan satu persoalan ini saja hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda positif. Bisa jadi dikarenakan pemetaan kawasan rawan pangan sebagai data dasar pelaksanaan program tidak cukup dianggarkan satu atau dua kali tahun anggaran untuk menghasilkan data valid.

Di sisi lain, APBD merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat representatif sebuah pemerintahan. Semakin tinggi tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan tercermin pada tingkat akomodasi APBD terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, baik berupa kerangka penganggaran maupun dalam bentuk regulasi.

Kenyataan selama ini antara bunyi APBD dengan implementasinya belum satu kata. Porsi kepentingan masyarakat yang terakomodasi terlalu kecil dibandingkan yang diperuntukkan birokrasi. Fakta menunjukkan kontribusi terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Jatim adalah sumbangan langsung masyarakat yang diambil dari pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah dibandingkan deviden BUMD-BUMD yang masuk ke kas daerah. Ironisnya, konstribusi yang besar itu belum dimbangi dengan porsi anggaran yang diterima masyarakat.

Dalam analisa Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran terhadap APBD Jatim, bahwa anggaran yang diterima publik berkisar antara Rp 450 miliar – Rp 500 miliar selama 2004 –2006. Sementara belanja untuk aparatur mencapai Rp 1,2 triliun – Rp 1,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa dukungan besar APBD masih tercurahkan kepada aparatur pemerintahan, baik berupa belanja gaji, administarsi umum, operasional pemeliharaan dan belanja modal publik.

Ini pula yang menjadi pertanyaan untuk RAPBD Jatim 2008, apakah wajahnya masih tetap sama dengan yang terdahulu. Sebab, apa pun bunyi dan maknanya, RAPBD 2008 seharusnya tidak sama. Subtansi perbedaan dengan pendahulunya bukan besaran perangkaan untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja, melainkan seberapa besar pemerintah melindungi dan mengakomodasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Warning

Yang menarik dari pembicaraan RAPBD Jatim 2008 adalah warning yang diberikan Panitia Anggaran DPRD Jatim. Pada Rapat Paripurna pada Kamis, 1 Nopember 2007 lalu, alat kelengkapan dewan ini meminta agar fraksi-fraksi dan komisi-komisi melakukan pengkajian penggunaan anggaran secara cermat mengenai peruntukan dan sasaran anggaran. Alasannya, volume anggaran terbatas dibandingkan dengan program yang dikaver.

Sekilas peringatan tersebut wajar. Apalagi komposisinya kali ini cukup memprihatinkan. Untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang mencapai Rp 5,9 triliun, modal yang tersedia sebesar Rp 5,3 triliun. Defisit sekitar Rp 621 miliar. Target yang hendak dicapai adalah mulusnya jalan dual track strategy.Yakni tumbuhnya ekonomi yang berkualitas dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Jika memperhatikan nilai belanja, rasanya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Panitia Anggaran tak perlu pula menyalakan lampu kuning. Keterbatasan volume anggaran juga tidak menjadi soal sepanjang penyusunan RAPBD berdasarkan fakta, data dan kepentingan publik.

Tetapi saya resah mendapati porsi belanja ekonomi yang diperankan sepuluh Satker Pemprov Jatim untuk mendukung tumbuhnya perekonomian Jatim yang berkualitas. Apa yang bisa diperbuat untuk mengakhiri kemiskinan bila porsi anggarannya cuma Rp 414,5 miliar. Apalagi nilai tersebut sudah meliputi belanja aparatur. Volume anggaran tersebut tidak termasuk biaya infra struktur.

Jumlah porsi itu tidak lebih dari tujuh prosen dari total kekuatan RAPBD 2008. Sedangkan yang digarap adalah mengualitaskan struktur ekonomi masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pangan, industri dan perdagangan , koperasi dan UKM, pariwisata serta kegiatan perekonomian yang dikelola Biro Perekonomian Pemprov Jatim.

Dengan besaran belanja segitu –jika menggunakan bahasa pesimis- sulit untuk merealisasi masyarakat Jatim bisa gemuyu di penghujung masa jabatan Gubernur Imam Utomo. Inilah yang menjadi keprihatinan. Pertama, kecilnya anggaran belum disertai budaya kerja produktif. Memang, anggaran minim tidak berarti kegagalan.

Agar wassalam APBD 2008 di penghujung tahun nantinya bermakna kesejahteraan, maka diperlukan birokrasi yang tangguh dalam mengimplementasikan APBD. Para pelaksananya bukan pada posisi moral hazard atau pemerintahan tidak dalam kondisi buruk. Sedangkan potret yang ada belum menunjukkan demikian: miskin produktivitas. Wajar jika tema RAPBD 2008 masih berputar-putar pada kemiskinan.

Kedua, perencanaan, penganggaran dan implementasi kegiatan belum sepenuhnya merujuk fakta, data dan statistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Program-program sektoral cenderung dirancang dari atas ke bawah (top down). Sementara potensi ekonomi bernilai tinggi yang digerakkan dan dikelola masyarakat berserakan namun tak mendapat peluang diakomodasi oleh APBD. Padahal di depan mata menunjukkan beban ekonomi yang kian memberat. Naiknya harga minyak dunia yang telah menembus level USD 90 per barel menjadi tanda betapa besarnya tekanan ekonomi yang akan terjadi.

Sebagai mitra gubernur, saya tidak menginginkan APBD 2008 berakhir dengan wassalam yang bermakna “kiamat”. Apa pun bentuk tekanan ekonomi pada masyarakat, mereka harus tetap dijamin penuh untuk bisa memenuhi standar kebutuhan dasar, yakni ketersediaan pangan, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang murah tapi berkualitas.

(Penulis, Ir Sjamsul Huda, Anggota Komisi B DPRD Jatim)