Opini -Masalah kebangsaan dewasa ini kian komplek. Masyarakat bingung dan tidak berdaya oleh berbagai hantaman sosial dan ekonomi. Deraan itu tak kunjung selesai. Kemiskinan ada di mana-mana. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah?

Bagi saya, kita harus berani mereformasi visi dan misi dakwah. Ini untuk menghindari “pelarian” atau penangkisan dari serangkaian kritik: seberapa jauh Muhammadiyah dapat mewujudkan peran agama dan pranata keagamaannya dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa. Reformasi tersebut tidak bisa ditawar lagi. Muhammadiyah dituntut responsif dan melakukan penyesuaian diri terhadap dinamika sejarah dan peradaban.

Apa pun alasannya, kita tidak bisa membiarkan masyarakat tergelincir, apalagi tercerabut dari peradabannya karena kemiskinan. Kita tidak boleh menelantarkan masyarakat kehilangan budaya lantaran deraan ekonomi sehingga menjadi problem sosial akut. Potret buram ini merupakan agenda besar yang butuh pemecahan serta penyelesaian cepat dan tepat, terencana, sistematis serta dikerjakan oleh Muhammadiyah. Inilah gubahan paradigma gerakan ke arah yang lebih relevan dan kondusif.

Atas gubahan tersebut, saya teringat warisan pemikiran yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. KH Ahmad Azhar Basyir MA dan mantan Ketua II PP Muhammadiyah, Drs. H. Lukman Harun. Ketika memberikan kuliah tentang Muhammadiyah di Akademi Kateketik Yogyakarta pada tahun 1990-an, almarhum KH Ahmad Azhar Basyir yang kala itu menjabat Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menyampaikan empat pilar bangunan perjuangan Muhammadiyah. Pertama, menegakkan tauhid murni. Kedua, menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada kitab suci Al Quran dan Sunnah Rasul. Ketiga, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat. Keempat, pemahaman agama dengan menggunakan rasio.

Dalam seminar tentang Gerakan Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, almarhum Lukman Harun antara lain menguraikan bahwa Muhammadiyah senantiasa mengajak umat untuk beragama secara totalitas. Karena itu model dakwahnya menyeluruh (bil hal). Selain membicarakan hubungan antara manusia dengan Allah, dakwah Muhammadiyah juga menyangkut perekonomian masyarakat. Tidak ada pilihan lain kecuali menyeimbangkan lahan garapan sosial dan ekonomi.

Intinya Muhammadiyah telah menjadi obor kepeloporan dua sisi dalam satu misi keagamaan dalam waktu bersamaan. Satu sisi di bidang keagamaan, yakni menegakkan kebenaran sebagaimana dikehendaki Allah dan sisi lainnya kemanusiaan. Keduanya mengalir bersamaan dalam satu misi menyelamatkan manusia dari murka Allah.

Respon Atas Tuntutan
Ketika berkunjung ke Jepang pada Agustus 2007 lalu, saya memperoleh pembelajaran berharga, yakni bukan sekadar pola pemerintahan amanah dan dipercaya rakyat atau sudah finalnya orde pembangunan. Hikmah yang saya dapatkan adalah bagaimana masyarakat negeri Sakura memperoleh kemakmuran setelah kerja keras bahu membahu serta senantiasa ber-iqra’ dari waktu ke waktu. Wajar jika saat ini pemerintahan setempat mencanangkan kesejahteraan untuk para legiun dan lansia.

Di bidang ekonomi, melahirkan, merawat dan mengamankan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di segala tingkatan. Masyarakat juga memiliki tanggungjawab. Mereka duduk satu meja manajemen yang disebut Tim Manajemen Bersama (TBM). Selain sifatnya yang independen, tim berwenang mewarnai kebijakan ekonomi pemerintah, membangun pasar, menata kawasannya hingga menskenario prospektif pasar itu sendiri di masing-masing kota (daerah).

Tidak aneh perekonomian daerah tumbuh sehat dan sarat dengan daya tarik lokal yang mendebarkan setelah digodok dalam kerja sama humanis di Town Management Organization (TMO). Sektor informal dan usaha kecil menengah yang digerakkan masyarakat mendapatkan tempat tersendiri di pasar. Dengan kemasan budaya, keberadaannya senantiasa ditunggu oleh pasar.

Keberpihakan kekuatan sosial masyarakat di negeri Matahari Terbit tersebut kiranya bisa diperankan oleh Muhammadiyah. Apalagi keberadaaannya tidak diragukan. Karena itu bukan hal yang tidak sulit untuk duduk bersama dengan pemerintah, pemodal, pelaku usaha dan tokoh masyarakat mempelopori penggairahan ekonomi melalui satu pintu manajemen terpadu. Pergerakan peran ini menjadi lebih tepat dimulai dari bawah (daerah). Selain kekuatan Muhammadiyah ada di bawah, sesungguhnya di situ letak kekuatan potensi ekonomi riil yang kini terkulai, lesu dan lemah.

Artinya, bukan sebuah keniscayaan jika peran itu dimainkan Muhammadiyah Tidak ada yang perlu diragukan. Ini sekaligus sebagai jawaban terhadap tuntutan responsivitas Persyarikatan atas kekalahan umat Islam dalam percaturan kehidupan dengan umat lainnya.

Memang, relatif tak banyak sumbangsih Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sejak ketertinggalannya pada akhir tahun 1960-an dengan ditandai masuknya multinational corporation, tak sedikit beberapa pihak sangsi atas kemampuan menggerakkan perekonomian umat. Tak banyak pula peran Muhammadiyah di kancah perekonomian strategis. Kalau pun denyutnya masih ada, lebih banyak berada di pinggiran.

Masihkah ada peluang menjadi pelopor? Jawabnya, terbuka lebar. Pertama, amanat di Anggaran Dasar yang menyatakan: “ … menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah SWT.” Kedua, kemampuan politik Muhammadiyah dalam mendorong pemerintah untuk lebih jelas dalam menjalankan visi ekonomi. Ketiga, pendanaan yang mandiri dan akses pada lembagan keuangan. Keempat, visi organisasi yang lentur terhadap perubahan dan tuntutan global tanpa merusak tatanan nilai. Kelima, tranformasi pendidikan ekonomi melalui minimal 43 fakultas ekonomi pada perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah sangat memungkinkan melahirkan tenaga profesional dan usahawan tangguh serta format baru pengembangan fakultas ekonomi.

Lima pilar tersebut tidaklah lepas dari bingkai pemikiran KH Achmad Dahlan ketika mendirikan Persyarikatan ini 96 tahun lalu, khususnya melalui amalan Surat Al Ma’un. Dengan kata lain, sebenarnya Kiai Dahlan telah mewariskan karya monumental tentang corak masyarakat Islam, yakni tidak boleh dibiarkan kalah dalam percaturan kehidupan dengan umat beragama lainnya. Untuk itu, kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan harus dikikis dengan gerakan budaya mencerdaskan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Artinya, respon Persyarikatan atas deraan sosial ekonomi yang menerpa umat tidak pernah mati. Kalau pun belum ada gaungnya, itu dikarenakan redup. Untuk membangkitkan, pilihannya mereformasi gerakan budaya Kiai Achmad Dahlan ke ranah paradigma gerakan yang lebih komprehensif dan relevan. Sebuah reformasi tanpa mengesampingkan perlawanan total terhadap formalisme dan konservatisme agama dengan mendobrak Takhayul, Bidah dan Churafat (TBC) dengan cara kondusif. Kini, totalitas pendobrakan itu bertambah satu, yakni “K”. Dia adalah kemiskinan.

Barangkali itulah jawaban atas tuntutan agar Muhammadiyah lebih respon dalam penyesuaian dirinya terhadap persoalan-persoalan keumatan. Bukankah prinsip doktrin Muhammadiyah adalah ta’awun, yakni kerja sama. Kerja sama dalam kebajikan dan ketaqwaan dengan sesama manusia, dengan segenap kekuatan sosial masyarakat atau pun kerja sama dengan pemerintah. Tentu saja ini bukan pekerjaan ringan. Memenuhi tuntutan dinamika sejarah dan peradaban kemanusiaan merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan oleh Muhammadiyah secara terencana, konseptual dan sistematis.

Kepeloporan Ekonomi
Kini sudah saatnya bagi kita untuk senantiasi ber-iqra’ sebagai upaya ikhtiar memenuhi harapan umat yang mendambakan segera ke luar dari keterpasungan ekonomi. Tiba waktunya pula menyeimbangkan bidang garapan antara ekonomi dengan keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, “membaca” merupakan pilihan yang tidak bisa dikesampingkan dalam membangun kerja sama guna memenuhi asa umat.

Seperti yang saya temui di sejumlah distrik di beberapa provinsi di Jepang. Para pelaku usaha sektor riil segera “membaca” tanda zaman ketika konglomerasi (penumpukan modal) kurang memberikan tempat bagi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah. Bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat mencari solusi jitu untuk kemakmuran masyarakat. Makna lain dari kerja sama dalam satu manajemen adalah betapa pertumbuhan ekonomi kelas gurem turut menjadi penentu kestabilan perekonomian nasional negara sekaya Jepang. Teramat jelas dari pembelajaran tersebut bahwa kepeloporan ekonomi tidak hanya bertumpukan pada padatnya modal. Keunggulan SDM dan matangnya organisasi menjadi media utama dalam mendobrak kelesuan ekonomi.

Di Jawa Timur, kepeloporan saya temukan pada diri Ketua Muhammadiyah Kabupaten Blitar, H. Siswojo. Kesederhanaannya yang tidak bisa dipisahkan dari Persyarikatan, turut memicu keterlibatan dia dalam kerja sama menggerakkan roda perekonomian umat. Sudah tak terhitung petani miskin yang sudah terentas. Bahkan kepeloporannya kini menerjang “badai” ketika dirinya tak bisa lagi menahan keprihatinan atas kelangkaan minyak goreng dan kemiskinan yang terus menerus mendera umat. Dengan melihat potensi dan kemampuan, ribuan Ha lahan di Blitar Selatan ditanami ratusan ribu pohon kelapa sawit.

Aksi kepeloporannya itu tak jarang mengundang cemooh dan caci maki. Bisa jadi menganggap ganjil karena tidak mampu menangkap sinyal bahwa sesungguhnya gagasan Haji Siswojo merupakan ide brilian. Tetapi melalui kerja sama dalam satu manajemen, tidak sedikit orang, tokoh masyarakat dan pemerintah mau mendengar dan membicarakan sawit. Kini sebuah konseptual kerja sistemik telah terhampar. Bukan keniscayaan kelak Blitar merupakan satu-satunya di Jawa Timur sebagai daerah penghasil CPO. Bahwa pada saatnya nanti keteladanannya itu bakal mengangkat harkat dan martabat ribuan petani miskin.

Kiranya ini bukan sebuah dongeng pengantar tidur. Kepeloporan ekonomi tidak hanya dilakukan Siswojo di tubuh Muhammadiyah. Masih ada yang lain dalam menggerakkan keunggulan daerah menjadi potensi pasar yang mendebarkan. Misal, unit penetasan dan pengembangan ternak Titktok (hasil perkawinan silang suntik antara itik dan mentok) di kabupaten Kediri. Hasil produksinya senantiasa ditunggu untuk diserap oleh pasar.

Kalau saja visi-visi kepeloporan itu mengkristal jadi satu dalam gerak dakwah Muhammadiyah di tengah perubahan Indonesia, alangkah cerahnya masa depan kehidupan kebangsaan kita. Sebab, visi-visi itu terintegral ke dalam wadah yang tidak eksklusif.

Inilah salah satu kunci strategis mengatasi kemiskinan yang bisa dilakukan Muhammadiyah. Inilah respon Muhammadiyah atas problem kebangsaan. Ini pula bukti bahwa Muhammadiyah konsisten dengan dakwah bil hal-nya, yakni menegakkan tauhid murni dan menyelamatkan manusia dari keterpurukan peradaban. Ini berarti Muhammadiyah tetap bersiteguh menyelamatkan manusia dari murka Allah.

(Penulis, Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim dan Anggota DPRD Jatim)