OPINI -Musuh kita bukanlah pemerintah, melainkan kebijakan yang tidak memandirikan pangan. Demikian pengantar tulisan Ir. Sjamsul Huda, dalam rubrik opini yang dilansir oleh Harian Pagi Surya Hari ini.

Sudah sepekan ini harga beras turun. Sayangnya fenomena baik ini tidak serta merta. Sebagian pedagang beras masih wait and see. Begitu pula harga bahan pokok lainnya, masih suka bertengger di level atas. Bahkan berkecenderungan naik dan naik. Itu telah ditunjukkan tepung terigu dan minyak goreng. Harga kedelai pun kembali menggugat untuk naik.

Adakah harga beras (medium) akan kembali ke harga normal Rp 4.750/kg? Atau malah merangkak naik seperti halnya kedelai? Tak ada yang bisa menjamin. Pemerintah pun tak kuasa menjamin, sekalipun memiliki otoritas pengendali harga pangan meski resikonya sudah jelas.

Selain masyarakat panik, kenaikan harga pangan menjadi pemicu ledakan inflasi tahunan hingga menjadi 6,59 persen dari target 6 persen pada tahun 2007. Jika laju kenaikan harga pangan tak bisa direm, maka tekanan inflasi kian menguat. Artinya, target inflasi sebesar enam persen pada 2008, bisa meleset.

Persoalannya bukan sekedar perangkaan statistik. Krisis pangan bisa menjelma menjadi krisis ekonomi dan sosial. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia membengkak, nilai rupiah tergerus. Sektor riil pun jalan ditempat. Sendi-sendi kehidupan masyarakat pun rapuh karena ketahanan pangannya terkoyak-koyak.

Krisis pangan kali ini memang kebacut (keterlaluan). Kenaikan harga pangan bukan hanya mewarnai tutup tahun 2007 dan menghiasi buram awal tahun 2008. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2006 dan 2007. Bedanya, kali ini lebih runyam, menular dan berkepanjangan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Jawa Timur yang lumbung pangan nasional, ketahanan pangannya pun terkoyak. Penduduknya menjadi terengah-engah mendapat kenyataan yang pahit dan menggetirkan.

Saya tidak menuding bila keterbacutan ini merupakan warna asli gagalnya pemerintah di bidang pembangunan pertanian. Sebab, musuh kita bukanlah pemerintah, melainkan kebijakan yang tidak memandirikan pangan dan menempatkan para pemburu rente impor pada kedudukan mulia. Hampir sebagian besar kebutuhan bahan pangan digantungkan pada impor, seperti daging sapi, susu, gula, beras, jagung dan kedelai.

Dari dan ke Lubang Yang Sama Pemerintah bukannya tidak berbuat. Sejumlah kebijakan menghalau badai krisis pangan di dalam negeri, mulai dari menurunkan pajak hingga menggelontorkan anggaran yang cukup besar di bidang pertanian. Misal, untuk mendorong produksi pertanian, pemerintah membantu benih padi dengan anggaran sebesar Rp 600 miliar. Sedangkan dana yang siap dikucurkan untuk subsidi pupuk mencapai Rp 6.7 Triliun. Harapannya, masyarakat tidak terperosok ke lubang krisis pangan pada akhir 2008. Mungkinkah?

Sulit menerka krisis pangan tidak terulang pada akhir tahun 2008. Persoalannya tidak bisa diukur dari luasan areal tanam di lahan basah atau kering dan bencana alam banjir atau kekeringan. Makna ketahanan pangan di birokrasi beragam dan rancu, sehingga selalu terperosok ke lubang yang sama dari waktu ke waktu.

Pemerintah belum serius untuk tidak terperosok ke lubang krisis pangan. Hingga kini ketiga pilar ketahanan pangan, yakni produksi komoditas pangan yang memadai, stok pangan memadai untuk pengaman dan stabilisasi harga dan jaringan distribusi yang kuat berkecenderungan disharmonisasi.

Contohnya kedelai. Kenaikan produksi 20 persen sama halnya menunjukkan pemerintah belum bekerja, kendati mendapatkan prioritas pengurangan pajak dan penggelontoran anggaran. Krisis kedelai tidak akan terjadi jika sejak awal pemerintah bersungguh-sungguh mengamankan stok nasionalnya.

Krisis kedelai (maupun bahan pangan lainnya) kali ini memang aneh. Sudah puluhan tahun bangsa Indonesia pengonsumsi tahu dan tempe yang bahan baku utamanya dari kedelai. Namun selama itu pula kita tidak pernah belajar makna strategis kedelai, tahu dan tempe sebagai sumber protein nabati cemerlang dan murah. Akibat kelalaian itu, kini tahu dan tempe berada di pintu pemenuhan gizi masyarakat “mewah” karena harganya melonjak.

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia tertinggal jauh. Amerika dan Tiongkok sejak awal berkomitmen mengamankan stok kedelai nasionalnya. Kebutuhan kedelai Indonesia sebesar 1.8 juta ton per tahun. Pada tahun 2002, produksi kedelai nasional mencapai 1.6 juta ton. Tetapi jumlah produksi itu menurun menjadi 600 ribu ton pada tahun 2007.

Indonesia juga kalah di bidang penyediaan varietas kedelai. Negeri ini hanya memiliki sekitar 100 varietas, sedangkan Tiongkok memiliki 3.000 varietas kedelai.

Bukan Persoalan Global Ketika berdialog dengan para petani di Kabupaten Tulungagung dan Kediri belum lama ini, mereka tidak percaya bila krisis pangan di Indonesia karena pengaruh global, yakni krisis pangan lagi menggejolak di dunia.

Buktinya Singapura. Negeri jiran itu lolos dari krisis pangan meski ketahanan pangannya ditentukan oleh pasokan luar negeri. Para petani juga menolak bila naiknya harga kebutuhan pokok ditarik vertikal dengan situasi harga pangan dunia. Jika pemerintah masih bersandarkan itu, maka sampai kapan pun Indonesia tetap mengalami krisis pangan.

Kesimpulan tersebut lugu tetapi memiliki makna dalam. Jika dipikir secara jernih dan bernurani, apa yang dikemukakan para petani tersebut banyak benarnya. Gonjang-ganjing pangan yang kerap melanda negeri ini sebagian besar disumbang ketidakkonsistennya semua level pemegang kekuasaan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Krisis pangan pada awal tahun 2007, tidak disebabkan mahalnya harga beras di pasaran dunia. Krisis itu lebih disebabkan kecilnya porsi pemerintah membeli gabah petani, sehingga pedagang beras maupun bahan pangan lainnya leluasa mengendalikan pasar. Bagaimana mungkin terjadi krisis di saat stok pangan dinyatakan aman. Tetapi fakta itulah yang terjadi.

Krisis pangan tiga tahun terakhir ini tampaknya lebih disebabkan ketidaksungguhan menegakkan ketahanan pangan. Pemerintah masih enggan belajar dari krisis-krisis yang ada. Contohnya, penggelontoran anggaran sebesar Rp 6,7 triliun untuk subsidi pupuk pada 2008. Mengapa pola tersebut tetap dipertahankan? Sebab, tidak jarang petani mendapati harga pupuk diluar harga subsidi Rp 1.400/kg. Ini menunjukkan yang menikmati subsidi sebesar Rp 200/kg bukan petani, melainkan industri dan pedagang pupuk.

Karena itu, subsidi pupuk sebesar Rp 6,7 triliun dihapus dan dialihkan ke sasaran yang lebih tepat. Misal, untuk memperkuat ketersediaan stok pangan dan jaringan distribusinya. Anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat bagi petani bila dipakai memperbesar kuota pengadaan gabah petani oleh bulog maupun lembaga-lembaga Ketahanan Pangan milik pemerintah dengan harga yang menarik.

Pemerintah sebaiknya meninjau kembali subsidi beras untuk orang miskin (raskin) yang mencapai Rp 3.250/kg dengan komposisi setiap KK mendapatkan jatah 10 kg raskin. Bila penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,3 juta KK, maka nilai subsidinya mencapai Rp 12,87 triliun per tahun. Akan lebih tepat bila anggaran sebesar itu dibagikan langsung kepada masyarakat miskin sehingga mereka menjadi berdaya secara ekonomi.

(Penulis, Ir Sjamsul Huda, Anggota Komisi B DPRD Jatim)