OPINI -Sudah lebih dari setengah tahun pasca kebakaran Pasar Turi, ternyata belum ada pemulihan yang cukup signifikan dari pihak pemerintah kota. Kita berharap, kebakaran Pasar Turi Surabaya tidak terulang lagi. Apapun alasan pemerintah kota dan pihak kepolisian tentang penyebab kebakaran, selalu bertolak belakang dengan kesimpulan para pedagang. Opini publik lebih percaya kepada kesimpulan para pedagang Pasar Turi. Pusat perdagangan terbesar di kawasan Indonesia Timur itu selalu disanjung sebagai barometer perdagangan. Peran strategisnya di bidang perdagangan juga tidak luput dari unsur pemerasan. Sangat ironis bila kemudian terbakar yang dikesankan sengaja dibakar.

Saya terkejut ketika menerima pesan singkat dari seorang pedagang Pasar Turi yang terbakar hebat pada 26 Juli 2007 lalu, bahwa pasar tersebut dilalap api lagi dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Saya tidak bisa membayangkan kepanikan, kegeraman, kekecewaan dan sejuta perasaan lainnya yang menyesaki dada dan relung hati para pedagang mendapati kenyataan pahit nan menggetirkan pada Minggu (9/9) sore itu.

Aneh. Mengapa si jago merah bisa meluluh lantakkan pasar legendaris untuk kedua kalinya ? Meski untuk kali ini “hanya” 20 unit stan hangus. Namun tetap menjadi pertanyaan yang mengganjal. Mengapa, mengapa dan mengapa ? Bukankah misteri yang pertama belum terselesaikan. Jangankan soal recovery pedagang akibat tersulutnya amuk sang api pada kamis pagi, empat puluh lima hari yang lalu. Hingga kini aparat negara belum sanggup membuka tabir, mengapa pasar tradisional yang menjadi kebanggaan arek Surabaya dan masyarakat Jawa Timur ini terbakar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun heran. Karena itu, Kepala Negara merasa perlu memberi instruksi kepada Kapolri Jenderal Sutanto untuk mengungkap kasus tersebut. Tidak lupa, nasib pedagang juga menjadi perhatiannya. Sayangnya, ketika persoalan ini belum menunjukkan titik baik, Pasar Turi terbakar lagi. Artinya, perputaran roda perekonomian daerah “ di terminal” Pasar Turi terancam mandeg. Nasib para pahlawan ekonomi kota Surabaya ini kian terlunta lunta. Dan, kemiskinan siap menerkam. Sayangnya pula poin-poin penting ini tidak pernah menjadi perhatian sungguh-sungguh Pemerintah.

Tidak salah bila masyarakat beranggapan bahwa Pasar Turi dikorbankan . Jangan ditanya, bagaimana tanggapan para pedagang atas peristiwa tersebut. Sebagai anggota dewan, saya bisa mengerti mengapa beranggapan demikian. Saya melihat berbagai kepentingan mengalir disana. Namun untuk membuktikan, seperti orang kentut. Bentuknya tidak diketahui tetapi baunya terasa menyengat.

Karena itu, bukan pada tempatnya bila Pemerintah kota Surabaya kebakaran jenggot atas anggapan tersebut. Terbakar atau dibakar, pemerintah berdalih menaggung rugi. Ikut menjadi korban sebagaimana pedagang. Salah satunya kehilangan pundi primadona. Besar kemungkinan pendapatan Rp 9 miliar dari Pasar Turi tidak akan nongol dalam draft RAPBD 2008.

Tetapi siapapun bisa amat percaya bahwa gaji, honor dan berbagai pendapatan lainnya yang melekat dalam komponen belanja modal publik yang diterima para penggerak pemerintahan kota tidak akan terkurangi serupiah pun. Namun, siapa yang menjamin bahwa pedagang yang baru beberapa hari diizinkan berjualan pasca terbakarnya Pasar Turi pada 26 Juli lalu, menangguk untung ketika Pasar Turi lama (tahap III) terbakar pada Minggu kemarin. Yang sudah pasti, seminggu ke depan mereka belum bisa menggelar barang daganagan di tempat semula. Yang sudah pasti pula ada sejumlah alasan teknis dan non-teknis, mengapa mereka tidak diperkenankan melakukan aktifitas ekonomi di dalam pasar. Kendati stan mereka tidak ikut terbakar.

Bisa dipahami mengapa Pemerintah Kota Surabaya teramat keberatan dituding kurang bertanggung jawab, sehingga muncul opini Pasar Turi dikorbankan. Maklum, selama ini keberadaan Pasar Turi kelewat disanjung. Selain menjadi maskot Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya, Pasar Turi benar-benar menorehkan reputasi. Selain menjadi mesin uang pemerintah, pasar tersebut menjadi tempat bergantung ratusan tenaga kerja pemerintah kota, baik berstatus PNS maupun honorer.

Besarnya pendapatan yang diterima pemerintah dan banyaknya pegawai pemerintah yang menggantungkan hidup di Pasar Turi, tidak otomatis menjadikan pasar itu aman sebagai konsekwensi sanjungan. Nyaris semaunya dibiarkan apa adanya. Sistem pemberlakuannya tidak berbeda jauh dengan pasar-pasar tradisional lainnya, pengap dan kumuh. Padahal perbedaan antara Pasar Turi dengan pasar tradisional lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya jelas mencolok Misal, manajemen pengelolaan Pasar Turi dibawah kendali Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bukti lain disanjungnya Pasar Turi adalah “ketatnya” pengamanan. Sayang, pengamanan tersebut bukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Banyaknya petugas pengamanan yang diterjunkan baru sebatas menghalau pedagang asongan. Mereka kerap kucing-kucingan untuk mewujudkan Pasar Turi sebagai pasar kebanggaan.

Dibalik sanjungan, Pasar Turi juga diperas. Keberadaannya sebagai penggerak utama perekonomian daerah tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Tidak terkecuali dari kontribusi ke kocek Pemerintah Kota Surabaya yang Rp 9 miliar per tahun itu. Kalau pun ada, teramat sedikit yang diperuntukkan maintenance. Apalagi untuk memperbaiki sistem jaringan kelistrikan yang selama ini kerap jadi biang keladi kebakaran. Atau pula dipergunakan untuk memperbaiki hidranisasi jauh dari harapan.

Memang, pemerintah tidak cuek. Salah satu bukti perhatiannya adalah mengganti eskalator dengan kualitas yang lebih baik dan bermutu. Tujuannya, pedagang dan pengunjung nyaman. Tetapi belakangan proyek itu bukannya menjadi baik, malah membawa petaka dan korban. Dan, eskalator yang diimpi-impikan itu menjadi melayang.

Pemerintah Kota tampaknya lebih berkepentingan menjaga ritme dan memperbesar sumber-sumber keuangan dari Pasar Turi. Selain parkir, pembangunan stan diperbanyak tanpa mengindahkan room programming. Pasar Turi benar-benar diperas keringatnya. Pendapatannya. Tapi tidak dijaga dan dirawat dengan baik.

Sebagai pasar yang menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tak terl;ihat adanya kerjasama saling menguntungkan antara pedagang dan pemerintah kota. Sangat kecil kesadaran pemerintah menempatkan Pasar Turi sebagai sumber perekonomian daerah. Sebab, jika kesadaran itu ada, tentunya sebagian besar atau seperempat pendapatannya dikembalikan ke pasar dalam bentuk perawatan. Sehingga setiap muncul musibah yang tidak dinginkan bisa dilakukan antisipasi dini.

Tidak seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran 26 Juli lalu. Dua titik api yang letaknya berjauhan antara satu dengan lainnya sanggup meluluhlantakkan seluruh bangunan blok C dan D Pasar Turi. Sebagai pengelola langsung, UPTD Pasar Turi tidak bisa berbuat banyak. Begitu pula pemadam kebakaran yang markas utamanya bersebelahan dengan Pasar Turi. Juga dibuatnya tidak berkutik.

Namun, pelajaran mahal tersebut bukannya menjadikan pengelola jera untuk bertindak hati-hati. Misal, berupaya maksimal mencegah kemungkinan terulangnya kebakaran. Meneliti secermat mungkin jaringan kelistrikan sebelum negizinkan ratusan pedagang Pasar Turi lama kembali menempati stannya yang lolos dari aksi maut 26 Juli.

Justru sebaliknya, Pengelola gegabah. Mengizinkan pedagang melakukan aktifitas ekonomi tanpa disertai sistem aliran kelistrikan yang aman dan terstandar. Artinya, pedagang melakukan transaksi jual beli tanpa penerangan resmi. Mereka menggunakan penerangan dari generator, lilin dan lain-lainnya. Dan, Pasar Turi kembali terbakar untuk kedua kalinya dalam rentang waktu kurang dari dua bulan dari peristiwa yang pertama.

Dibakar? Terlalu dini kita berkesimpulan demikian. Agama juga tidak memperkenankan berprasangka buruk. Kepolisian pun belum sampai pada satu kesimpulan itu, baik pada (ter)bakarnya Pasar Turi yang pertama atau yang kedua. Hukum yang mengajarkan asas praduga tak bersalah harus diletakkan pada porsi dan tempatnya.

Tetapi, siapa yang bisa mencegah timbulnya opini di kalangan masyarakat bahwa Pasar Turi sengaja dibakar. Apalagi media melansir berita yang mengarah kesana, seperti yang disajikan JP (Selasa, 11/9).Polisi menemukan sejumlah bukti adanya jerigen/botol bensin maupun residu bensin ditempat kejadian. Sulit sekali menepis tudingan bahwa terbakarnya Pasar Turi murni musibah, baik pada kasus 26 Juli maupun 9 September 2007.

Apa pun faktanya nanti (menjadi tugas Polisi mengungkap fenomena sengaja dibakar) menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan manfaat kepada warga kota, khususnya pedagang Pasar Turi. Belum hilang benar teriakan dan jerit ribuan pedagang menuntut pemerintah agar segera me-recovery mereka dengan adil, etis dan bermartabat, Pasar Turi terbakar untuk kedua kalinya.

Bila benar pedagang di Pasar Turi Tahap III melakukan aktifitas jual beli tanpa jaringan listrik resmi yang di koordinir UPTD, maka sudah sepantasnya Pemerintah Kota sebagai institusi yang paling bertanggung jawab atas terbakarnya Pasar Turi.

(Penulis, Ir Sjamsul Huda, anggota Komisi B DPRD Jatim dari FPAN).