Seputar Indonesia – Tudingan Komisi D DPRD Kota Surabaya tentang keterlibatan partai politik (parpol) dalam program konversi minyak tanah (mitan) ke elpiji, harus dibuktikan.

Permintaan ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Sjamsul Huda. Menurutnya, bukti tudingan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan Komisi D DPRD Jatim untuk memecahkan persoalan tersebut. “Jangan hanya lempar batu sembunyi tangan”.

Kalau memang mempunyai bukti yang akurat, harus ditunjukkan. Jika menuding tanpa bukti, maka akan menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di masyarakat,” kata Sjamsul kepada SINDO. Sjamsul sendiri hampir tidak percaya jika ada parpol yang sengaja mempermainkan harga untuk kepentingan politis.

Kendati ada peluang, namun itu sangat kecil sekali dan pihaknya belum menemukan celah mana yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain dia yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk orang-orang yang berkompeten dalam program ini, terutama di kalangan birokrat sehingga sangat sulit dipercaya jika orang-orang tersebut mau ‘bermain mata’ dengan pihak parpol untuk mempermainkan konversi.

“Menurut saya, penyebab kacaunya konversi adalah murni kurangnya sosialisasi. Masyarakat secara psikologis belum siap menerima elpiji, sedangkan pemerintah sendiri terlalu memaksa. Jadi simpulnya ada di perencanaan,” beber Sjamsul. Dia menilai. semua persiapan konversi hanya berdasar pendapat pemerintah dan pertamina, tanpa memperhatikan banyak faktor di masyarakat.

Akibatnya, banyak kekacauan karena ketidaksiapan masyarakat memakai elpiji setelah sekian lama menggunakan minyak tanah. Selain sosialisasi, daya beli masyarakat sebagian besar masih lemah tapi tetap dipaksakan. Permasalahan tersebut membuat masyarakat ketakutan sebelum menggunakan elpiji, baik soal keselamatan maupun harga beli elpiji yang dipandang lebih mahal.

“Untuk Pertamina, saya ingatkan jangan sekali-kali menarik minyak tanah jika kondisi belum siap. Semuanya membutuhkan proses dan jika tergesa-gesa menarik minyak tanah, maka masyarakat yang resah. Juga, tetap pertahankan harga minyak tanah, jangan sampai melampaui harga solar dan premium,”cetusnya.

Jika terjadi demikian, maka minyak tanah hanya untuk UKM (usaha kecil menengah) dan rumah tangga saja. “Jadi jangan sampai harga minyak tanah menembus angka Rp7.000,”tandas Sjamsul. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Edy Wahyudi menyodorkan pemakaian briket batu bara untuk pengganti minyak tanah yang masih langka.

Penggunaan briket batu bara yang pernah gagal, menurutnya sekarang relatif lebih mudah. Jika dulunya proses penyalaan membutuhkan waktu setengah jam, maka sekarang cukup dua menit. Dengan harga Rp1.500, briket batu bara cocok untuk UKM (usaha kecil menengah) seperti penjual bakso, warung atau pedagang kaki lima yang membutuhkan api dalam waktu lama.

“Tapi untuk keperluan rumah tangga masih ada kelemahan. Briket batu bara akan menyala selama dua jam dan baru mati. Berarti kan tidak efektif untuk memasak mi instan atau menggoreng telur. Tapi kita akan berusaha mencari solusi agar bisa dipakai untuk rumah tangga,” tutur Edy.

Dengan langkanya minyak tanah, briket bisa menjadi alternatif yang murah meriah dibanding harus antre dan membayar mahal, utamanya untuk UKM. Untuk kompor atau tungku briket batu bara, harganya mencapai Rp70 ribu hingga Rp80 ribu.

Camat Diminta Awasi Distribusi

Seluruh camat yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur,diwajibkan mengawasi distribusi minyak tanah yang dikelola ribuan pangkalan yang beroperasi di daerah itu. ”Pemkab sudah membuat surat edaran (SE) kepada camat- camat di daerah ini untuk diteruskan ke Kepala Desa dan pemilik pangkalan.

Isi SE itu selain pengawasan terhadap pendistribusian juga harga minyak tanah yang tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” kata Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna di Malang, Sabtu. Hanya, Rendra mengaku, jika ditemukan ada pangkalan yang menjual minyak tanah di atas HET, pihaknya juga belum bisa memberikan sanksi, sebab temuan di lapangan itu masih harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait termasuk Pertamina selaku penanggung jawab distribusi minyak tanah.

Mantan WakilKetuaDPRD Kabupaten Malang itu hanya mengimbau agar pangkalan yang tersebar di 33 kecamatan di wilayahnya itu lebih mendahulukan para pelanggan tetap seperti sebelumnya, karena saat ini banyak pembeli dadakan yang menyerbu Kabupaten Malang pasca penghapusan minyak tanah bersubsidi di Kota Malang.

Menurut dia, dengan alur distribusi seperti sebelumnya, ketersediaan minyak tanah bagi kalangan rumah tangga maupun industri kecil di daerah itu akan tetap terpenuhi. Meski antrean tidak seperti beberapa minggu sebelumnya, namun pengguna minyak tanah di Kota maupun Kabupaten Malang tetap ”mengindenkan”jerikennya di beberapa pangkalan menunggu distribusi minyak tanah dari Pertamina yang datangnya satu minggu dua kali.

Sementara pelanggan elpiji kemasan 12 kg di Malang Raya juga masih terlihat antre walaupun Pertamina Malang sudah membuka ‘hotline’ layanan pemesanan elpiji bagi kalangan rumah tangga. ”Layanan hotline tersebut untuk meredakan keresahan masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji kemasan 12 kg sekaligus melindungi mereka dari upaya rebutan dengan pihak industri yang saat ini sudah banyak beralih ke elpiji 12 kg dari 50 kg yang kini harganya menembus Rp400.000 per tabung,” katanya.

Sementara itu, kelangkaan elpiji terus terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Banyuwangi. PT Blambangan Sejahtera cq UD Mega Jaya, salah satu agen terbesar di Banyuwangi mengungkapkan, kelangkaan disebabkan stok elpiji pada Maret lalu sempat dikurangi. “Pengurangannya sampai 35%. Biasanya per hari kita dipasok 500 tabung gas, namun sempat hanya diberi 65%-nya atau sekitar 325 tabung per hari.

Akibatnya banyak pelanggan yang tidak kebagian,” ujar Sulaiman, staf Bagian Umum agen. Sulaiman mengaku tidak tahu persis penyebab pengurangan stok dari pusat itu. Dia hanya memperkirakan bahwa pengurangan dilakukan karena memang pemasukan gas elpiji di Pertamina berkurang.

”Tapi kami tidak sampai menaikkan harga. Harga tabung gas elpiji 12 kg tetap Rp57.000 sedangkan yang 6 kg Rp28.500. Ribuan pelanggan yang dilayani kebanyakan rumah tangga, sedangkan jatah untuk industri jarang,” katanya. Namun, lanjutnya, jatah stok akhirnya kembali dipenuhi 500 tabung per hari sejak awal April ini. Meski stok sudah kembali 100%, dampak kelangkaan elpiji masih dirasakan masyarakat.

Bahkan dalam sehari, agen tersebut bisa menjual 600–700 tabung gas elpiji. Untuk mengantisipasi aksi borong tabung gas elpiji yang akan dijual kembali oleh pengecer, agen terpaksa membatasi pembelian maksimal dua buah tabung per orang. “Kalau minta lebih dari dua, tidak kami layani,” tegasnya.

Menurut Sulaiman, pihak pengecer ini yang biasanya akan memainkan harga sehingga harga dapat naik tajam dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan Pertamina berdasarkan wilayah pendistribusian. Dia mencontohkan bagaimana permainan harga tabung gas elpiji ukuran 12 kg oleh pengecer di Surabaya. “Saya pernah tahu di Surabaya itu untuk yang 12 kg harganya sampai Rp85.000– Rp100.000,” katanya.

Untuk Kecamatan Banyuwangi (kota) HET-nya Rp57.000 sedangkan daerah yang lebih juh atau luar kecamatan kota HET-nya bisa mencapai Rp60.000. Kecamatan dengan HET Rp60.000 di antaranya Genteng, Muncar, Kalibaru. (kukuh setyawan/ ishomuddin/zia ulhaq/ant)