Jatim.Info -KASUS ricuhnya Operasi Pasar minyak goreng bersubsidi di Kecamatan Gubeng, Surabaya Selasa (8/4) lalu, pertanda buram bagi kelangsungan kehidupan berbangsa. Sementara itu, berbagai kalangan berpendapat, krisis minyak di dalam negeri telah menggerogoti moral masyarakat secara sistemik.

April MOP, begitu masyarakat awam menandai berbagai agenda peristiwa pada bulan ke empat Masehi. Sejak minggu pertama April 2008, pemerintah propinsi maupun kota dan kabupaten se Indonesia ramai-ramai menggelar pasar murah minyak goreng. Itu pula yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Selain di Gubeng, operasi serupa digelar di Kecamatan Tandes dan Sawahan. Namun di Gubeng yang berlangsung ricuh.

KEPENTINGAN RAKYAT
“Krisis minyak telah menggerogoti moral masyarakat. Budaya sabar daan santun yang dulu menjadi nilai utama masyarakat Indonesia, kini menjadi hal yang asing,” ujar Sosiolog Hendrawan Santoso menggambarkan tingginya tensi emosi masyarakat karena kebijakan pemerintah yang cenderung bias. Ditegaskannya, jika moral bangsa tidak ingin runtuh, visi dan sikap pemerintah harus tegas dan jelas dalam membela serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebab, menurut Hendrawan, publik tak bisa lagi diharapkan kesabaraannya ketika dihadapkan pada persoalan hajat hidup. Krisis minyak, baik minyak tanah maupun minyak goreng telah menggerus moral masyarakat secara sistemik.

Itulah sebabnya, kata dia, mengapa operasi pasar selalu diwarnai kericuhan. Tidak terkecuali Operasi Pasar minyak goreng di lapangan Softball Jl.Dharmawangsa, kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng. Antrean warga yang ingin mendapatkan minyak goreng sebanyak 2 liter (harga Rp 19.500 per kepala keluarga) hingga mencapai 50 meter, berubah amuk massa ketika merasa dirugikan. Truk pembawa minyak goreng menjadi sasaran kemarahan warga. Beruntung kasus tersebut tak sampai melebar menjadi amuk massa yang beringas setelah mendapat jaminan bahwa warga mendapat minyak goreng murah.

Ditemui terpisah, Direktur Pusat Studi pengembangan Potensi Masyarakat Kota (PSP2M) Susilo Danurwindo, menyayangkan sikap pemerintah yang selalu menggunakan teori “peruntungan” dalam menangani persoalan publik. Bak orang berjudi, posisi pemerintah mengedepankan peruntungan nasib. Pemerintah tidak pernah memperhitungkan berbagai resiko. “Selain resiko yang bakal ditanggung publik juga resiko pasar”.

Danur mencontohkan kekosongan minyak goreng di pasaran Kalimantan Selatan dan Tengah. Ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Yang aneh, kata dia, kekosongan minyak goreng curah justru terjadi menjelang dilaksanakannya operasi pasar oleh pemerintah setempat. Pemerintah juga tidak berusaha mencari tahu.

“Kini, praktek kotor yang dimainkan pedagang telah menjadi trend. Setiap akan diadakan pasar murah, tiba-tiba stock barang lenyap. Ini artinya operasi pasar tidak membawa manfaat. Apa artinya operasi pasar jika minyak tetap mencekik leher masyarakat,” tandasnya.

Ditegaskan oleh Danur, krisis minyak di dalam negeri tidak hanya dipacu mahalnya harga minyak goreng. Kebijakan pemerintah mengkonversi minyak tanah ke gas elpiji untuk menghemat APBN sebesar Rp 30 triliun juga mengikis harapan hidup masyarakat. Pemerintah dinilainya ambivalen. Di satu sisi berketetapan keras meniadakan subsidi minyak tanah, tetapi di sisi lain pemerintah tidak menjamin meratanya distribusi pembagian kompor dan tabung gas kepada masyarakat miskin. Pemerintah juga tidak menjamin amannya distribusi gas elpiji.

MENYEDIHKAN
Peristiwa yang cukup menyedihkan bahkan terjadi sebagaimana diberitakan harian Jawa Pos (10/4). Seorang warga Tandes, Surabaya, bernama Siti Suyono (42 tahun) meninggal dunia setelah antre minyak tanah di Tandes. Slamet, suaminya menceritakan sejak pukul 07.00 Siti sudah berada di barisan para pengantre minyak tanah (mitan), disebuah agen di kawasan tandes. Pangkalan mitan itu jaraknya 200 mter. Karena itu, Siti cukup berjalan kaki untuk sampai pangkalan. Memang, kata Slamet selama ini keluarganya menggunakan kompor minyak untuk keperluan masak memasak, sehingga ketika mitan ditarik Pertamina sebagai bagian dari program konversi mitan ke elpiji, Slamet dan istrinya kelabakan. Sudah beberapa kali keluarga itu harus mencari mitan yang makin langka di pasaran tersebut.

Sementara itu ketika dimintai pendapatnya, Sjamsul Huda, anggota Komisi B DPRD Jatim menyampaikan, bahwa fenomena menyedihkan yang terjadi di lapangan hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah, khususnya Pertamina. “Kalau perlu hentikan sementara konversi tersebut sampai betul-betul jaringan distribusi elpiji lancar dan tidak ada perbedaan harga elpiji tabung kecil dengan tabung besar, kemudian mitan juga jangan buru-buru ditarik, cukup naikkan saja sebesar harga solar.”ujarnya. Lalu lakukan konversi pada daerah tertentu sebagai pilot proyek, sebelum ditetapkan pada seluruh daerah, imbuh Sjamsul Huda.

“Bila dilanjutkan tanpa peduli kesulitan masyarakat hal ini akan mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa. Potret sosial yang buram ini, memicu percepatan tekanan emosi dan integritas manusia sebagai insan sosial. Sebagai bukti, selain mulai kehilangan jati diri, masyarakat juga cepat marah dan mudah putus asa.” tandasnya. (11sig35/00/sh)