Jawa Pos -PRAKTIK “penyunatan” elpiji tidak hanya terjadi untuk tabung standar 12 kg. Pada tabung elpiji 3 kg yang notabene hasil program konversi yang dibuat pemerintah juga rawan terjadi pelanggaran serupa.

Itu adalah hasil temuan Komisi B DPRD Jatim dari beberapa pantauan yang mereka lakukan. Fakta itu ditambah dengan laporan beberapa masyarakat terkait pelanggaran tersebut. Karena itu, mereka minta Pertamina segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Sjamsul Huda mengatakan, dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang takaran elpiji hasil program konversi. “Ada indikasi jumlah takaran elpiji dikurangi,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Sjamsul, komisi B sudah pernah menerima laporan itu. “Tapi, dalam beberapa pekan terakhir ini, ternyata laporannya makin banyak. Karena itu, kami minta Pertamina segera turun tangan mengatasinya,” jelas politisi asal PAN itu.

Sjamsul menjelaskan, dari hasil laporan tersebut, banyak warga yang komplain gara-gara elpijinya cepat habis, padahal jarang dipakai. “Mereka mengaku sekali mengisi tabung tiga kilo bisa habis dalam waktu 2-3 hari. Mereka menganggap ini cukup aneh,” ujarnya.

Sjamsul pun berkonsultasi kepada pihak Pertamina. “Ternyata, jika pemakaian dengan kapasitas normal, tiap rumah tangga paling banyak hanya butuh setengah kilo per harinya. Artinya, tabung tiga kilo itu seharusnya bisa dipakai paling tidak 5-6 hari. Tapi, ini kok beda,” kata lulusan UGM itu.

Jadi, sangat mungkin pelanggaran tersebut terjadi pada tingkat distributor atau tempat pengisian elpiji. “Kami minta Pertamina dan pihak kepolisian turun tangan. Jangan sampai program ini disalahgunakan,” tegasnya.

Selain itu, Komisi B DPRD Jatim meminta Pertamina menepati instruksi Ditjen Migas, yang memutuskan bahwa suplai mitan untuk kawasan program konversi dibatasi secara bertahap. Sebab, dari beberapa kali pantauan, mitan di beberapa titik di Surabaya masih langka, bahkan habis. “Padahal, Ditjen Migas sudah menetapkan ketersediaan mitan minimal 40 persen dari jumlah normal. Artinya, program konversi tetap bisa dijalankan, tapi tidak sampai membuat masyarakat kebingungan,” ujar Sjamsul. (Jawa Pos, 14 April 2008)