Kejati Serahkan Lahan Jemundo ke Pemprov
Jawa Pos – Setelah sekian lama mandek, pembangunan Pasar Induk Agrobis (PIA) Jemundo bisa dilanjutkan. Sebab, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya menyerahkan lahan proyek yang jadi sengketa itu kepada pemprov.

“Kejati sudah mengembalikan lahan itu kepada kami akhir pekan lalu. Jadi, status hukumnya sudah tidak masalah. Maka, sekarang pembangunan bisa dilanjutkan kembali,” kata Asisten II Setdaprov Chaerul Djaelani kemarin (2/6). Selain mengembalikan lahan itu, kata Chaerul, kejati mempersilakan pemprov untuk menggunakannya. Termasuk, mengalihkan lahan tersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemprov untuk membangun PIA.

Karena itu, lanjut Chaerul, pihaknya langsung mengebut pembangunan megaproyek tersebut. Untuk tahap awal, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan. Di antaranya, memperbaiki lahan proyek yang sempat mangkrak cukup lama itu. “Kami juga kembali melanjutkan pembuatan jalan akses proyek di sekitar kawasan Jemundo serta beberapa pekerjaan yang jadi tanggungan kami,” imbuh mantan kepala Dinas Kimpraswil itu.

Proyek PIA memang tersendat setahun lebih. Sebab, anggaran pembangunan diduga dikorupsi. Kasus tersebut meruncing ketika kejaksaan menahan empat tersangka korupsi. Namun, masalah berakhir setelah pengadilan membebaskan keempat tersangka itu. Namun, status lahan kemudian menjadi barang bukti. Sebab, kejati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Chaerul memastikan, status lahan Jemundo akan dialihkan ke PT Jatim Graha Utama (JGU) selaku BUMD yang ditunjuk sebagai pelaksana PIA. Hanya, waktu penyerahan belum bisa dipastikan. Sebab, hingga kini, pemprov belum mendapatkan persetujuan dari DPRD Jatim. Karena itu, Chaerul belum bisa menjawab dengan pasti ketika ditanya target penyelesaian PIA. “Kami konsultasi dulu dengan DPRD Jatim. Yang jelas, kami ingin proyek ini bisa dilanjutkan secepatnya,” katanya.

Di bagian lain, meski pemprov optimistis proyek PIA kembali berlanjut, DPRD Jatim masih sedikit sangsi dengan keseriusan pemprov maupun PT JGU. “Pada prinsipnya, dewan sudah mendesak agar proyek dilanjutkan. Tapi, sampai sejauh ini, kan tidak ada progress report-nya,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim Sjamsul Huda. (Jawapos/indopos, 3 Juni 2008)